Penulis: Fitang

Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya akan menerjunkan 115 ribu personel TNI AD untuk mengamankan Pemilu 2024 agar bisa berjalan kondusif tanpa gangguan. Hal tersebut disampaikan Agus saat menggelar apel pasukan untuk Deklarasi Pemilu Damai dalam Pemilu 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11). “Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari Kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per-Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut,” kata Agus. Agus menjelaskan, seluruh personel TNI AD tersebut nantinya akan disebar ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)…

Read More

Jakarta – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat sehubungan dengan gugatan syarat usia capres-cawapres dan diberhentikan dari Ketua MK. “Oh ya, sudah diputuskan, jadi saya menghormati keputusan MKMK,” ujar Ganjar di Jakarta Timur, Rabu (8/11). Ganjar menuturkan masyarakat berhak menilai tentang yang tengah berproses di MK. Adapun mengenai pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar enggan untuk berkomentar. Lebih jauh Ganjar berharap, demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik ke depannya. “Ya saya sih nggak akan berkomentar soal itu, karena sudah diputuskan, ya kita hormati atas keputusannya.…

Read More

Jakarta – Gelombang suara agar Anwar Usman mundur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terus disuarakan banyak pihak. Kali ini datang dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Sarifuddin Sudding. Sudding memberikan tanggapan terkait hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Dia meminta agar Anwar Usman juga mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. “Sebagai hakim yang dicabut sebagian kewenangannya oleh MKMK, maka sebaiknya yang bersangkutan mengundurkan diri atau lembaga pengusulnya dapat menarik yang bersangkutan sebagai hakim MK,” kata Sudding, Rabu (8/11). Sudding menilai jika integritas dan profesionalisme Anwar Usman telah ternodai. Maka,…

Read More

Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sepakat soal usulan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Usulan tersebut sebelumnya diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto saat rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024. “Ya, iya (sepakat),” kata Agus. Agus memandang perlu ada pengawasan selama kontestasi pemilu, termasuk pengawasan hingga di TPS. Dia menyebut proses pengawasan itu juga akan melibatkan elemen masyarakat. “Ya nanti itu kan baru rencana ya, bahwa kita memang harus ada pengawas di TPS-TPS…

Read More

Jakarta – Gelombang desakan agar Anwar Usman mundur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mulai disuarakan sejumlah elemen masyarakat. Desakan itu muncul usai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MKMK pun mengganjar hukuman Anwar Usman dengan diberhentikan sebagai ketua MK. Namun, putusan tersebut dinilai masih kurang oleh beberapa kalangan karena Anwar masih melenggang menjadi Hakim Konstitusi. Banyak yang meragukan seorang yang terbukti melanggar kode etik berat bisa tetap adil dalam menangani sebuah perkara nantinya. Salah satunya pakar…

Read More

Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menjatuhkan putusan atas sembilan hakim konstitusi dan satu diantaranya, yakni Anwar Usman, divonis melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim kategori berat. Sanksi untuk Anwar Usman adalah diberhentikan dari Ketua MK dan dilarang mengikuti sidang untuk jenis perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani mengatakan, putusan MKMK tersebut tetap kontributif menjaga integritas kelembagaan MK, sekalipun gagal memulihkan kematian demokrasi yang diproduksi melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023. “Putusan MKMK menjadi opium dan obat penawar sesaat atas amarah publik yang kecewa dan marah dengan Putusan 90/PUU-XXI/2023, yang menjadi puncak kejahatan…

Read More

Jakarta – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bicara terkait visi Indonesia Unggul, salah satunya mengenai ekonomi hijau dan lingkungan hijau. Ganjar mengatakan untuk mendukung hal tersebut harus dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara dalam Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII). “Kalau kita bicara apa yang hari ini bisa saya tunjukkan menuju Indonesia unggul, jadi keunggulan yang kita miliki bisa kita potret dari potensi yang ada. Ini sebenarnya adalah visi misi besar, ekonomi kita berdikari Bapak Ibu, maka tadi betul, SDM kita mesti siap,” kata Ganjar. Ganjar mengatakan saat ini harus didorong lagi ke…

Read More

Jakarta – Pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi berharap kepada calon Panglima TNI yang baru bisa berdiri netral dalam Pemilu 2024 mendatang. Sebab, tugas berat akan menanti Panglima TNI di tahun politik ini. Agus Subiyanto sendiri merupakan calon tunggal Panglima TNI yang direkomendasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR RI. “Saya berharap kepada Jenderal Agus Subiyanto jika nanti terpilih sebagai Panglima TNI agar bisa netral dalam Pemilu,” kata Ari Junaedi saat wawancara dengan RRI, Rabu (8/11). Ari menjelaskan, Panglima TNI juga harus memastikan seluruh aparatnya netral dan tidak ikut cawe-cawe dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.…

Read More

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberikan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, membuat pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka cacat hukum dan cacat etika. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas Uji Materi Perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai mana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan. “Kami menilai keputusan MKMK menjadi…

Read More

Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta segenap jajaran Kemenhub untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional transportasi publik. Khususnya, terkait penyajian fasilitas yang diharapkan semakin menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna transportasi publik, mulai dari kereta cepat hingga Light Rail Transit (LRT). “Saya minta sebagai regulator mengawasi betul operasional kereta cepat ini. Memang kita masih bisa memaklumi di tahap awal ini ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian, ini perlu kita cermati. Ada apresiasi tapi banyak juga ada keluhan yang sampai ke Komisi V. Nah karena pelayanan, tentu bagian dari kita pengawasan itu juga…

Read More