Jakarta – Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani menyoroti angka pengangguran di Indonesia yang terbilang masih tinggi. Dia pun mendorong pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi agar bisa menyerap tenaga kerja. “Kebutuhan untuk mengambil tindakan sigap guna menekan angka pengangguran di Indonesia sudah sangat diperlukan. Penting sekali dilakukan langkah-langkah konkret dalam menangani masalah pengangguran yang semakin tinggi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya. “Penting sekali dilakukan langkah-langkah konkret dalam menangani masalah pengangguran yang semakin tinggi,” sambungnya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar…
Penulis: Fitang
Jakarta – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate akan menjalani sidang putusan atau vonis terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G hari ini, Rabu (8/11). Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Selain Johnny, terdakwa lain di kasus yang sama yakni mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dan mantan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto juga akan menjalani sidang putusan. Sebelumnya, Johnny Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara. Jaksa meyakini Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama dengan terdakwa lain. “Menuntut, agar supaya majelis hakim…
Jakarta – Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena melakukan pelanggaran etik berat. Putusan tersebut berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dibacakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie. Dalam keputusannya, Jimly juga melarang Anwar terlibat dalam sidang terkait sengketa hasil pemilu. “Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.”Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” sambungnya. Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang…
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memutuskan bahwa Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat saat memutuskan mengubah syarat usia capres-cawapres. Oleh karena itu, Anwar diganjar dengan hukuman diberhentikan sebagai Ketua MK. Kendati demikian, dalam pertimbangannya, anggota MKMK Wahiduddin Adams mengatakan MKMK tidak memiliki wewenang dalam menilai putusan MK. “Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah…
Jakarta – Ratusan massa aksi dari sejumlah elemen masyarakat langsung membubarkan diri usai mendengar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak dapat mengoreksi putusan soal batas usia capres dan cawapres. Massa aksi langsung bersorak ketika mendengar anggota MKMK Wahiduddin Adams mengatakan MKMK tidak memiliki wewenang dalam menilai putusan MK. Mereka pun langsung membubarkan diri meninggalkan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Sebelumnya, MKMK membacakan putusan nomor 2/ MKMK/L/11/2023 terkait laporan pelanggaran etik dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman. Dalam pertimbangannya, anggota MKMK Wahiduddin Adams mengatakan MKMK tidak memiliki wewenang dalam menilai putusan MK. “Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau…
Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat saat memutuskan mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memberikan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai Ketua MK kepada Anwar Usman berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman. “Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” kata…
Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dinyatakan tidak melanggar kode etik terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut disampaikan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie saat membacakan kesimpulan putusan nomor 3/MKMK/L/11/2023 dengan terlapor Saldi Isra. “Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi,” kata Jimly. Putusan yang dibacakan itu terkait laporan dari Bob Hasan dkk yang tergabung dalam ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), Advokat Lingkar Nusantara (Advokat LISAN), LBH Cipta Karya Keadilan, serta TAPHI.…
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 5/MKMK/L/10/2023 terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lain. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, Majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. “Hakim terlapor terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan,” kata Ketua MKMK Jimly saat membacakan kesimpulan. “Memutuskan menyatakan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik,” sambung Jimly. “Sanksi teguran lisan secara kolektif,” sambungnya. Putusan ini terkait dengan laporan yang dilaporkan Perhimpunan Bantuan…
Jakarta – Sebanyak 1.998 personel polisi dikerahkan jelang putusan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs yang akan dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Penjagaan ketat tersebut dilakukan lantaran akan ada aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat jelang putusan MKMK. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. “Kami siap mengamankan pelaksanaan putusan sidang MKMK hari ini dengan menerjunkan 1.998 personel gabungan yang akan kami tempatkan baik di kawasan Monas maupun di Gedung MK,” kata Susatyo. Kombes Susatyo pun mengimbau massa untuk saling menghormati. “Mari saling menghormati antar pendukung massa aksi…
Jakarta – Jelang putusan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman cs yang akan dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi. Imbasnya, ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Jakpus), arah Harmoni ditutup hari ini, Selasa (7/11). Sejak pukul 11.00 WIB, Polisi telah menutup Jalan Medan Merdeka Barat di sekitar Patung Kuda. Penutupan dilakukan dengan pemasangan beton pembatas dan kawat berduri. Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Istana menuju Jalan MH Thamrin masih bisa dilalui oleh kendaraan. Beberapa personel polisi juga terlihat berjaga di depan gedung MK. Dilihat dari akun X @TMCPoldaMetro, Selasa (7/11), Polda…
