Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sepakat soal usulan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Usulan tersebut sebelumnya diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto saat rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024.
“Ya, iya (sepakat),” kata Agus.
Agus memandang perlu ada pengawasan selama kontestasi pemilu, termasuk pengawasan hingga di TPS. Dia menyebut proses pengawasan itu juga akan melibatkan elemen masyarakat.
“Ya nanti itu kan baru rencana ya, bahwa kita memang harus ada pengawas di TPS-TPS yang jumlahnya itu 820 ribu di Indonesia itu, di dalam negeri, belum di luar negeri, kedubes-kedubes itu,” ujarnya.
“Nah itu harus ada pengawasnya di situ, tapi bukan hanya TNI/Polri, di situ ada semua ya ada dari Bawaslu mungkin, ada dari KPU, seluruh elemen masyarakat nanti kita akan kita libatkanlah,” sambung Agus.
Sebelumnya, Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panja netralitas TNI dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 saat menggelar rapat bersama dengan Panglima TNI dengan agenda pembahasan soal netralitas TNI di Pemilu.
Menurutnya, usulan tersebut disampaikan setelah mendengar beberapa pandangan anggota Komisi I dalam rapat kerja bersama Panglima TNI dan jajaran membahas kesiapan pengamanan Pemilu.
“Tapi, kalau memang berkenan untuk menjaga marwah, DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg (calon anggota legislatif), kita membuat pengawasan,” kata Utut dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Utut menyampaikan usul itu meski sudah mendengar pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bahwa seluruh prajurit akan netral di Pemilu 2024.
Menurutnya, meski sudah ada niatan dan komitmen dari Panglima, DPR perlu tetap melakukan pengawasan. Terlebih, ia menyoroti Panglima TNI dan para Kepala Staf yang selalu siap jika diperintah Presiden sebagai panglima tertinggi.
“TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD (Jenderal Agus Subiyanto) sudah disurati bakal jadi (Panglima TNI), menurut yang saya dengar bakal jadi calon panglima,” ujar Utut.
Namun, Ketua Fraksi PDI-P DPR RI ini meyakini semua petinggi TNI tersebut adalah orang baik. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak mencegah terjadinya TNI yang tidak netral dalam Pemilu.
“(Sebab) hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik,” kata Utut.
