Jakarta – Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia, mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud dipimpin dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai Ketua, dan Henry Yosodiningrat selaku Wakil Ketua.
“Kami membuka diri pada partisipasi dari seluruh anak Bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 ini, dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law,” kata Ketua TPDK Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Menurut Todung, seluruh perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Hal ini, lanjutnnya, sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.
“Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia,” ungkap Todung.
Dia menjelaskan, Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura, pada 15 Februari 2024.
Dalam rapat tersebut, para ketua umum partai pengusung ganjar-Mahfud menyepakati pembentukan tim khusus guna melakukan perlawanan secara terukur melalui jalur hukum dan politik atas berbagai kecurangan pemilu dari hulu ke hilir yang mengarah pada pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Kemudian, pada 16 Februari 2024 berlangsung rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan dari para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud. Hasilnya, tim khusus yang disebut Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud resmi dibentuk.
“Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung,” kata Todung.
Kerusakan Demokrasi
Sementara itu, Henry Yosodiningrat menjelaskan para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud menegaskan, bahwa tim khusus yang dibentuk harus mengkritisi kerusakan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu dengan kerusakan paling parah dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa Reformasi.
“Dengan memperhatikan arahan para ketua umum partai pengusung, maka yang diperjuangkan oleh tim khusus ini adalah demokrasi, hukum dan keadilan itu sendiri,” ujar Henry.
Menurut dia, arahan para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud bertujuan untuk menghasilkan kualitas demokrasi melalui Pemilu yang sangat menentukan kelangsungan masa depan Bangsa.
“Karena itulah perjuangan yang kami lakukan adalah perjuangan untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat pada jalan demokrasi melalui prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan,” ujar Henry.
Dia menjelaskan, dengan melihat strategisnya perjuangan tersebut, maka tim khusus yang telah dibentuk ini akan langsung bergerak di bawah koordinasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Tim khusus ini memiliki beberapa divisi di mana tim hukum berperan sebagai tim ujung tombak,” kata Henry.
Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, tim khusus diperkuat oleh pakar-pakar yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi.
Saat ini, Tim Khusus dan seluruh pakar sedang bekerja mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo dengan perilaku pemilih yang secara TSM telah menguntungkan paslon 2 secara melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi antusiasme yang begitu tinggi dari para pakar, kelompok-kelompok pro demokrasi, para ahli forensik IT, dan semua pihak yang banyak membantu kami dalam mengidentifikasi, menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai kecurangan yang bersifat TSM ini,” tutur Henry.