Jakarta – TikTok menjadi salah satu media sosial yang sangat digemari oleh anak muda, bahkan sudah menjadi bagian hidup anak muda dewasa ini. Bahkan di Indonesia sendiri memiliki 100 juta pengguna aktif TikTok yang didominasi oleh anak muda. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Dimana pemilih didominasi oleh anak muda, tepatnya sebesar 52% merupakan pemilih muda baik gen z maupun millennial.
Sebagai salah satu media yang dekat dengan anak muda, TikTok bermain peran lebih dalam Pemilu 2024 ini. TikTok mengeluarkan integritas pemilu yang mencakup aturan-aturan baru mengenai pembatasan konten seputar Pemilu. Tentu TikTok tidak melarang konten soal politik, karena tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Namun dalam aturan ini TikTok ini menjadi tempat yang aman dan hangat bagi para penggunanya.
Secara tegas, TikTok berkomitmen penuh untuk tidak menerima iklan politik berbayar dari pihak manapun. TikTok berkomitmen untuk melawan penyebaran misinformasi, ingin menjadi platform yang bisa diandalkan dalam hal edukasi serta penyebar informasi resmi mengenai pemilihan umum. Semua bentuk konten yang dibuat pengguna tidak ada batasannya asalkan masih sesuai dengan pedoman komunitas. Namun jika ada oknum yang ingin membayar untuk memasang iklan politik di TikTok, hal itu tidak diizinkan. Hal ini dilakukan untuk membantu agar TikTok tetap bisa menjadi tempat berkembangnya konten kreatif dan autentik.
Pelarangan konten berbayar di TikTok ini dilakukan untuk mencegah tindakan yang terkoordinasi antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Tentu hal ini juga dilakukan untuk menghindari penggiringan opini negatif akan satu calon ataupun partai politik terkait. Jika memang ada pelanggaran yang dilakukan, TikTok akan secara tegas menghapus konten tersebut bahkan menghapus akun berkaitan.
Komitmen TikTok selanjutnya adalah upaya mereka untuk menghapus konten yang mengandung kesalahan informasi, mulai dari misinformasi, disinformasi serta penyebaran hoax yang yang melanggar panduan komunitas. Dari tim TikTok sendiri sudah berkolaborasi dengan lebih dari 40 tim ahli bahasa, yang akan meninjau konten konten-konten yang tersebar. Kolaborasi juga dilakukan dengan 15 organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia. Untuk dari Indonesia sendiri TikTok bekerjasama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Agence-France Presse (AFP) Indonesia, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Jika memang ada informasi yang salah akan segera dihapus oleh sistem dari TikTok itu sendiri. Tindakan tegas ini menjadi bentuk dukungan yang baik dari TikTok, karena mereka ingin menjadi platform digital yang bersih dan berintegritas.
Beberapa kasus yang telah dihapus oleh tim TikTok adalah mengenai klaim tidak benar dalam upaya merusak kepercayaan kepada lembaga pemerintah, juga klaim kecurangan pemilih, salah informasi dalam penanggalan soal Pemilu, dan intimidasi atas calon pemimpin yang maju di Pemilu 2024 ini.
Untuk mendukung penyampaian informasi yang akurat TikTok berkolaborasi dengan Pusat Informasi Pemilu serta Bawaslu. Sehingga para pengguna TikTok tidak perlu merasa takut jika informasi yang disampaikan melalui platform ini adalah informasi yang salah. Komitmen ini patut diacungi jempol, niat serta tindakan baik TikTok untuk mendukung Pemilu 2024 ini bisa menjadi acuan bagi media sosial lain. Dengan hal ini, secara tidak langsung akan memperlancar proses Pemilu 2024, terutama dalam hal penyebaran informasi kampanye yang dilakukan calon pemimpin yang maju dalam Pemilu.
Hapus Hoaks Selama Masa Kampanye
Selain itu, TikTok Indonesia berkomitmen untuk memastikan integritas dan netralitas digital platformnya selama periode Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui terciptanya ruang digital yang aman dan nyaman bagi komunitasnya.
Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memelihara keseimbangan antara ekspresi diri dan pertukaran gagasan kewarganegaraan tanpa menghambat proses kebebasan berpendapat selama berlangsungnya Pemilu.
Sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi komitmen tersebut, TikTok akan bertindak tegas dan menghapus menghapus semua konten yang mengandung misinformasi, disinformasi, dan hoaks maupun melanggar panduan komunitas di dalam platform.
Tim moderasi TikTok mampu memoderasi konten dalam lebih dari 70 bahasa, didukung oleh tim ahli yang mampu meninjau konten yang membutuhkan konteks lebih, seperti misinformasi. Selain itu, TikTok juga bekerja sama dengan lebih dari 15 organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia yang mampu meninjau konten dalam lebih dari 40 bahasa.
“TikTok senantiasa berupaya memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna melalui konten yang autentik. Karena itu TikTok secara berkala mengambil tindakan tegas yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa platform digitalnya bersih dari narasi yang tidak autentik. Ini hanyalah sebagian dari apa yang kami lakukan untuk menjaga integritas Pemilu yang akan datang,” kata Public Policy and Government Relations Manager, TikTok Indonesia, Faris Mufid.
