Jakarta – Muhaimin Iskandar kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan program food estate (lumbung pangan) jika kelak memenangi Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Mukernas III MUI di Ancol, Jakarta, pada 1 Desember 2023.
Program food estate digagas oleh pemerintahan Jokowi sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Konsep dasarnya adalah pengelolaan pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan. Komoditas yang dikembangkan mencakup padi, cabai, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.
Sayangnya program ini justru menemui kegagalan. Misalnya di Kalimantan Tengah, perkebunan singkong seluas 600 hektar terbengkalai dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Sementara di ratusan hektar lahan di Sumatera Utara telah ditinggalkan para petani lantaran tak sanggup lagi menanam usai gagal panen. Ada banyak penyebab kegagalan. Terutama tidak adanya tanpa perencanaan yang matang di awal.
“Food estate terbukti gagal. Setelah dijalankan dan tidak menghasilkan,” katanya.
Menurut Muhaimin, mustinya pemerintah membuat program yang mampu menyediakan lebih banyak lahan produktif untuk petani, menjamin ketersediaan pupuk, serta menjaga distribusi hasil pertanian. Hal-hal tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak pada hasil produksi para petani. Bila petani bisa fokus mengurusi produksi, tugas pemerintah selanjutnya adalah memaksimalkan peran Bulog untuk menjaga harga serta distribusi beras.
“Sehingga peran Bulog seperti peran masa lalu, yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi,” tambahnya.
