Jakarta – Sekitar 20 ribu anggota organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 12 kota hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu, 19 November 2023.
Dalam undangan pers untuk meliput acara hari ini, disebutkan bahwa Desa Bersatu terdiri dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).
Selain itu, kelompok ini juga terdiri dari PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
Hadir dalam kegiatan ini Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 2 yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Selain Gibran, panitia menyebutkan bahwa sekitar 50 anggota TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran hadir dalam kegiatan ini termasuk eks kader PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko.
Para peserta sudah memadati Indonesia arena sejak siang hari dengan kemeja putih. Sebagian besar yang hadir mengenakan seragam kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada yang merujuk pada nomor urut capres-cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu.
Selain itu, di punggung mereka tercetak gambar Prabowo-Gibran dengan slogan “Desa Bersatu untuk Indonesia Maju”.
Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas menjelaskan kegiatan yang dilakukan ini bukanlah sebagai bentuk kampanye dan deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Menurutnya, Desa Bersatu merupakan wadah menjadi wadah perjuangan kepentingan organisasi desa secara nasional.
“Kan ini bukan kampanye, ini kan silahturahmi nasional desa,” kata Asri Anas. Karena itu ia meminta kepada partai-partai politik dan capres-cawapres lain untuk tidak menyudutkan perangkat desa dan kades.
Dalam kesempatan ini Asri Annas mengungkapkan bahwa perangkat desa mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Sebab, kata dia, Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.
“Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah,” kata dia.
Di tempat yang sama Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan perjuangan untuk desa masih terus dilakukan dan berharap di kepemimpinan Prabowo-Gibran selanjutnya bisa membuat baik yang sudah dirasakan saat ini.
“Hari ini kita berhajat Insya Allah tidak kalah besar, tidak kalah penting apapun namanya. Tetapi saya pastikan hajat akan membuat akan lebih baik, apa yang sudah baik yang kita rasakan,” kata eks kader PDIP ini.
Sementara itu, jika merujuk pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 mengatakan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana/tim kampanye paslon capres-cawapres. Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta.
Kepala desa pun bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.
Senada, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis. Hal itu termuat dalam Pasal 29 dan 30 serta 51 dan 52 UU Desa.
Jika sanksi administratif itu tak dilaksanakan, maka mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.
Saat ini paslon capres-cawapres belum memasuki masa kampanye. Sesuai ketentuan, masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
