Jakarta – Pakar komunikasi politik yang juga Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M sebagai sosok yang inovatif.
Hal tersebut terbukti dari raihan prestasi Kabupaten Sumbawa Barat yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kali ini, Sumbawa Barat menerima penghargaan berupa insentif fiskal dari Kementerian Keuangan. Penghargaan tersebut diterima Sumbawa Barat lantaran dinilai berhasil dalam mengendalikan laju inflasi di daerah tersebut.
“Tidak banyak kepala daerah di tanah air seperti Musyafirin. Segala potensi ekonomi yang bisa mengungkit daya beli warganya, didorong oleh Musyafirin untuk berjalan optimal,” ujar Ari dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).
Ari mengatakan, pengendalian laju inflasi yang ditorehkan Musyafirin merupakan prestasi yang membanggakan. Sebab, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah satu-satuinya di wilayah Bali Nusra yang berhasial meraih prestasi nasional untuk kategori kinerja pengendalian inflasi.
“Belum lagi keterbukaan informasi di Sumbawa Barat yang mendukung semua program kepala daerah dikomunikasikan dengan transparan sehingga kebijakan bupati mendapat dukungan,” ucap Ari.
Untuk diketahui, ada empat kategori penilaian dari Kemenkeu saat memberikan penghargaan ini kepada Kabupaten Sumbawa Barat. Pertama, dinilai dari tingkat inflasi yang merupakan nilai inflasi hasil capaian pengendalian daerah. Kedua, pelaksanaan sembilan upaya yang menunjukkan pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan oleh pemda.
Ketiga, kepatuhan penyampaian laporan kepada Kemendagri, dengan menunjukkan laporan harian yang disampaikan Pemda dalam pengendalian inflasi pangan dari Kabupaten/Kota. Keempat, rasio realisasi belanja inflasi terhadap total anggaran belanja daerah.
Kemenkeu sendiri menggelontorkan Rp340 miliar untuk 34 daerah penerima insentif fiskal periode ketiga. Alokasi anggaran insentif tertinggi yang diterima daerah sebesar Rp 11,9 miliar dan terendah Rp 8,6 miliar.
Dari 34 daerah penerima insentif periode ketiga ini terdiri atas 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten, sehingga rata-rata sekitar 10 miliar.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali meminta para kepala daerah untuk bekerja keras mengendalikan inflasi.
Tingginya inflasi menandakan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga membuat daya beli masyarakat menurun. Apalagi kenaikan harga saat ini terjadi pada bahan pangan dampak dari El Nino.
“Para kepala daerah, termasuk Penjabat Gubernur harus menjadikan penanganan inflasi sebagai prioritas di daerahnya masing-masing,” kata Tito.
