Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk tetap bekerja secara maksimal di tengah agenda Pemilu 2024. Komitmen Puan itu mendapat apresiasi karena ia dianggap bisa menjadi sosok pemimpin yang profesional.
“Puan tidak terjebak pada romantisme politik tetapi menempatkan DPR sebagai pengawas yang adil bagi eksekutif,” kata Pakar Komunikasi Politik, Ari Junaedi, Kamis (2/11/2023).
Dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II DPR tahun sidang 2023-2024, Puan Maharani menyampaikan komitmen dewan untuk terus bekerja di tengah menghangatnya dinamika politik jelang Pemilu 2024. Puan juga memastikan fungsi pengawasan dan penganggaran DPR akan tetap berjalan dengan baik.
Ari menilai, penegasan Puan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat bahwa pekerjaan dewan tidak akan ditinggalkan sekalipun partai-partai politik sibuk menyiapkan amunisi untuk Pileg dan Pilpres 2024.
“Puan tetap menjalankan fungsi kepemimpinan DPR secara profesional,” tuturnya.
Ditambahkan Ari, kepemimpinan Puan selama ini di DPR juga telah menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Untuk diketahui, DPR telah melahirkan sebanyak 64 undang-undang sejak kepemimpinan Puan pada tahun 2019.
Adapun produk legislasi yang telah dilahirkan DPR bersama Pemerintah rinciannya adalah Komisi I DPR sebanyak 6 UU, Komisi II DPR 26 UU, Komisi III DPR 6 UU, Komisi V DPR 1 UU, Komisi VI DPR 5 UU dan Komisi VII DPR 1 UU. Kemudian Komisi IX DPR 1 UU, Komisi X DPR 2 UU, serta 5 dari Komisi XI.
Sementara itu Badan Legislasi (Baleg) DPR berhasil menelurkan 7 UU, 1 UU dari Badan Anggaran (Banggar) DPR 1 selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Panitia Khusus (Pansus) DPR ada 3 UU.
“DPR selama kepemimpinan Puan Maharani menunjukkan kinerjanya yang luar biasa,” ungkap Ari.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai, Puan berhasil membuktikan diri mampu memisahkan antara politik praktis dan politik negara. Meski sudah ada koalisi terbentuk untuk Pemilu 2024, menurut Ari, Puan mampu terus menyatukan fraksi-fraksi di DPR dalam kaitannya pada pekerjaan dewan.
“Kepemimpinan DPR yang tidak terombang-ambing dengan urusan koalisi menjadi kunci bagi terlaksananya Pemilu dan Pilpres dengan luber serta jurdil,” jelasnya.
Meski partai yang dinaunginya telah memiliki calon dalam Pilpres 2024, Puan dinilai tidak memperlihatkan keberpihakannya saat memimpin DPR. Cara Puan ini disebut harus dijadikan contoh oleh elite-elite politik.
“Justru Puan terlihat betul tidak membawa DPR ikut ‘cawe-cawe’ bahkan intervensi dalam masalah hukum dan politik yang kian memanas tensinya di dalam negeri,” terang Ari.
“Tahun politik tetap dimaknai DPR harus tetap bekerja dan fokus menyelesaikan tugas-tugas parlemen termasuk menjaga relasi dengan parlemen negara sahabat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ari menyoroti pernyataan Puan mengenai konflik Israel dan Palestina. Sikap Puan yang mendorong perdamaian Israel-Palestina melalui upaya diplomasi dinilai semakin menunjukkan komitmen perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu terhadap kepentingan umum meski di tengah agenda Pemilu.
“Sikap anti zionisme terhadap pembantaian warga Palestina di jalur Gaza kembali ditegaskan Puan sebagai bukti nyata politik keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,” ujar Ari.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan kinerja DPR tak akan terganggu dengan agenda Pemilu, termasuk dalam penyusunan undang-undang (UU).
“Penyelesaian pembahasan Undang Undang tidak boleh terganggu dengan agenda Pemilu yang sudah semakin dekat. DPR RI bersama dengan Pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas,” ucap Puan saat memimpin Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II DPR tahun sidang 2023-2024, Selasa (31/10).
Mantan Menko PMK itu pun mengatakan bahwa DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN 2023 guna memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu merespons dan mengantisipasi perlemahan ekonomi global. Puan juga memastikan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“DPR RI akan mendorong kementerian dan lembaga untuk bekerja responsif terukur berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterakan rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Puan memastikan DPR juga tetap memainkan diplomasi parlemen. Khususnya dalam mendorong langkah diplomasi untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.
“Merespons konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina (Hamas) yang telah menewaskan ribuan orang, DPR terus mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina serta terus menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina,” tutup Puan.
