Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal pencopotan atribut PDIP dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat kunjungan kerjanya ke Gianyar, Bali, Selasa (31/10).
Jokowi meminta agar pemerintah daerah saling berkomunikasi dengan partai mengenai atribut partai politik. Dia tak ingin ada salah paham antara pemerintah dengan parpol.
“Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” kata Jokowi, Rabu (1/11).
Jokowi pun meminta pemerintah daerah, ASN, TNI, dan Polri untuk netral pada Pilpres 2024.
Mantan Gubernur Jakarta ini menjelaskan, penataan atribut parpol memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, hal itu harus dilakukan dengan komunikasi terlebih dulu dengan partai.
“Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” ucapnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan respon terkait pencopotan paksa baliho dirinya dan Mahfud MD serta atribut PDIP saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali.
Ganjar mengaku bingung dengan aksi pencopotan tersebut. Menurutnya, jika pemasangan baliho itu tidak melanggar aturan, seharusnya tidak dicopot.
“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan,” kata Ganjar usai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali, Rabu (1/11).
Namun, Ganjar menyebut sudah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster. Ganjar mengatakan jika baliho yang sudah dicopot itu telah dipasang kembali.
“Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan netralitas aparat penegak hukum dinilai penting dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu akan memastikan jika Pemilu dapat berjalan damai dan adil.
“Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting,” tuturnya.
