Jakarta – Pengamat politik sekaligus CEO Nusakom Pratama Ari Junaedi menyebut ada tiga keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa dipenuhi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga membuat Jokowi kecewa dan melakukan manuver politik.
Manuver politik tersebut, salah satunya adalah terkait pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Surakarta sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
“Nah pemahaman saya, ada keinginan-keinginan dari Presiden Jokowi yang tidak disepakati oleh Ibu Mega,” kata Ari, Rabu (25/10).
Keinginan Jokowi yang pertama, kata Ari, adalah ide soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Saat itu, ada pengerahan kepala desa di Gelora Bung Karno yang menginginkan Jokowi melanjutkan kepemimpinannya lagi.
Kemudian, ide itu disampaikan Jokowi kepada Megawati, namun ditolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan konstitusi.
“Kemudian usulan ini melemah tiba-tiba muncul perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi. Ibu Mega kembali tetap menolak. Ibu Mega tetap kembali menolak usulan ini. Nah saya dan berbagai kalangan tetap percaya bahwa Pak Jokowi kecewa dengan dua permintaan yang tidak dituruti,” ucap Ari.
Ari melanjutkan, permintaan ketiga adalah menjadikan Gibran sebagai capres-cawapres. Ari menilai ada kemangkakan dari seorang Jokowi yang membuat Megawati enggan menanggapi permintaan tersebut.
“Sekali lagi tipikal Ibu Mega itu tidak bisa didikte sehingga permintaan-permintaan yang di luar nalar politik, di luar nalar sehat, akal sehat dari seorang politisi yang paling senior, ya walaupun Ibu Mega tidak pernah dua kali menjadi Presiden,” ungkapnya.
Ari melihat Jokowi sangat percaya diri karena hasil survei yang menyebut 80 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahannya. Selain itu, dukungan dari para relawan membuat Jokowi yakin untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapres.
Bahkan sebelumnya putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga diangkat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam kurun waktu dua hari setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Yang jelas PSI ini akan menjadi gerbong dari relawan-relawan sebagai wadah baru politik. Itu yang menurut kacamata dari pengamat politik sangat susah memahami manuver-manuver yang dilakukan Jokowi dan keluarganya,” ungkapnya.
