Gorontalo – Masyarakat Gorontalo memiliki jiwa patriot yang teguh dan anti penjajahan dengan menyatakan kemerdekaannya pada 23 Januari 1942. Jiwa patriot itu masih tertanam kuat hingga kini dan nyata dalam sikap menolak praktik politik dinasti.
Sikap tegas masyarakat Gorontalo terhadap politik dinasti pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Gorontalo 2024 terekam dalam hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) pada periode survei 26 Juni-6 Juli 2024.
Menurut keterangan Direktur Eksekutive LKPI, Togu Lubis, survei yang dilakukan terhadap beberapa nama kontestan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Gorontalo 2024 tersebut melibatkan 1.200 responden dari 5 kabupaten dan 1 Kota di Gorontalo dengan batas toleransi kesalahan survei (margin of error) sebesar +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Selain mengukur elektabiitas para calon, survei LKPI juga menyoroti pendapat pendapat masyarakat terkait dinasti politik. Terkait dengan elektabilitas, menurut Lubis, semua calon memiliki peluang menang yang terbilang sama. Jadi soal menang atau kalah, tinggal bagaimana setiap calon menggerakkan mesin politiknya saat kampanye. Namun terkait isu dinasti politik, hasil survei membuktikan ternyata masyarakat Gorontalo tidak menginginkan adanya dinasti politik di daerahnya.
“Survei menunjukkan masyarakat Gorontalo tidak menginginkan adanya dinasti politik untuk berkuasa lagi,” jelas Lubis.
Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengaku sangat setuju dengan hasil survei dari LKPI. Khususnya, terkait sikap masyarakat yang menolak praktik politik dinasti di Gorontalo.
“Masyarakat di Gorontalo telah dewasa. Tidak menginginkan adanya politik dinasti. Dengan demikian di Gorontalo telah terjadi demokrasi yang sehat dan berkualitas,” ujar Emrus.
Emrus mengharapkan, tidak ada lagi politik dinasti dalam Pilkada di seluruh Indonesia.
“Biarkan masyarakat yang memilih para calon-calon kepala daerah,” pungkasnya. (R)
