Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan adanya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor padat karya, terutama di Jawa Barat.
Berdasarkan data Kemnaker, PHK di Jawa Barat untuk periode Januari-Maret 2024 tercatat sebanyak 2.650 pekerja. Rinciannya 306 pekerja di bulan Januari, 654 di bulan Februari, dan 1690 di bulan Maret 2024.
Terbaru, ada PHK yang dilakukan PT Sepatu Bata Tbk (BATA) terhadap 233 karyawannya. Hal ini menyusul penutupan pabrik sentra produksi alas kakinya yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, per 30 April 2024.
Selain itu, tercatat di DKI Jakarta PHK berimbas pada 8.876 pekerja, di Jawa Tengah 8.648 pekerja, di
Banten 941 pekerja, dan di Riau 666 pekerja.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, pihaknya baru mengumpulkan para pelaku usaha dan membahas terkait kondisi usahanya. Menurutnya, hanya sektor tertentu yang saat ini dalam kondisi menantang.
“Kami melihat garment-textile itu yang paling pengaruh. Kemarin kalau kita lihat dari segi merumahkan karyawan dan lain-lain, banyak pabrik yang tutup. Tapi menurut kami, kalau di sektor-sektor lain masih cukup terkendali gitu,” kata Shinta.
Ekonomi Indonesia sendiri saat ini tengah menghadapi banyak tantangan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga kenaikan suku bunga. Hal ini sebagai imbas atas memanasnya geopolitik global, diperparah dengan adanya konflik Israel-Iran.
Meski begitu, secara keseluruhan, Shinta melihat langkah pengurangan karyawan yang dilakukan sejumlah perusahaan saat ini tidak semasif tahun 2020-2022 lalu. Ia juga meminta agar para pelaku usaha untuk tidak terlalu ekspansif dan menjaga penyaluran modalnya.
“Jadi yang paling ini (terdampak) hanya di beberapa sektor seperti sektor textile-garment gitu. Jadi kita nggak bisa (menyamakan dengan saat Covid-19), kondisinya beda dengan 2020, jadi kita nggak bisa sama ratakan semua lah,” jelasnya.
Atas kondisi ini, Apindo sendiri berupaya untuk membantu para pengusaha agar tidak sampai mengambil langkah ke arah PHK. Dalam hal ini, ia juga menyoroti kondisi peningkatan pengangguran di Indonesia. Menurutnya, kondisi ini akan mendatang efek berganda ke berbagai hal.
“Kita terus inikan dengan pemerintah untuk menjaga kondusivitas daripada iklim usaha yang ada. Ini kita harus maintain cost of doing business-nya dan lain-lain. Jangan kita sudah dengan kondisi ekonomi, mungkin yang lebih sulit, kita harus jangan sampai ini bisa lebih terimbas. Karena nanti jelas akan pengaruh kepada tenaga kerja,” ujarnya.
