Jakarta – Pemprov DKI Jakarta mengatakan pihaknya tak menggelar operasi yustisi untuk menjaring pendatang baru di Ibu Kota usai Lebaran 2024. Pemprov DKI mengimbau pendatang di Jakarta memiliki jaminan tempat tinggal.
“Kita tetap tidak ada proses untuk yustisi tidak ada, siapa pun sebenarnya bisa berhak untuk datang ke Jakarta. Namun kami mengimbau agar mereka datang ke Jakarta pastikan ada jaminan tempat tinggalnya, karena itu persyaratan di dalam proses pindah data,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin.
Selain jaminan kerja, Budi mengimbau calon pendatang meningkatkan kemampuan serta memiliki jaminan pekerjaan. Dengan begitu, kata dia, bisa bersama membangun Jakarta menjadi kota global.
“Juga diharapkan mereka sudah punya jaminan pekerjaan dan juga secara sadar ya melengkapi dengan keterampilanlah, sehingga pas mereka datang ya sama-sama kita membangun DKI Jakarta,” ucapnya.
Saat ini, Disdukcapil DKI tengah mendata pendatang yang tiba di Jakarta. Pendataan akan dilakukan selama sebulan ke depan. Apabila terdapat masyarakat yang membawa kerabatnya, maka akan diminta melakukan proses pemindahan domisili.
“Biasanya dalam satu bulan saat ini banyak itu perpindahan yang datang ke DKI Jakarta karena mungkin dari mereka yang mudik bawa sanak saudaranya,” ujar Budi.
Budi mengatakan jumlah pendatang usai Idul Fitri 2024 diprediksi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sekitar 10-15 ribu orang. Selain itu, data 2024 menunjukkan terjadi tren penurunan jumlah pendatang setiap bulan.
“Tren juga dari Januari, Februari, dan Maret yang datang ke DKI Jakarta itu juga berkurang. Jadi kami memprediksi bahwa pada tahun ini untuk yang arus balik mudik ini yaitu sekitar 10 ribu sampai 15 ribu, kalau kemarin kan di angka 20 sampai 25 ribuan,” imbuhnya.