Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengapresiasi konsistensi peningkatan integritas hakim dalam tiga tahun terakhir. Salah satu indikatornya adalah tingkat kepuasan masyarakat atas penanganan aduan.
“Saya menerima laporan data jumlah pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial tahun 2023 sebanyak lebih dari 3.500 laporan. Jumlah tersebut merefleksikan besarnya harapan masyarakat terhadap Komisi Yudisial,” katanya saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2023 di Komisi Yudisial (KY), Jakarta Pusat (2/4).
“Kepuasan masyarakat atas penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat dari nilai indeks integritas hakim. Dari laporan yang saya terima, indeks integritas hakim konsisten meningkat dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2021 nilai indeks 7,41 dan tahun 2023 nilainya 7,99,” imbuhnya.
Ia kemudian meminta agar kenaikan tersebut terus dipertahankan, supaya upaya penegakan hukum di Indonesia semakin berkualitas, bersih, efektif, dan efisien. Di sisi lain, Komisi Yudisial juga harus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, semisal akademisi dan lembaga kemasyarakatan. Tujuannya untuk mengefektifkan pengawasan terhadap hakim dan memperluas partisipasi masyarakat.
Dalam konteks penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan untuk memecahkan problem keterbatasan SDM. Terutama guna menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif dan merata.
“Untuk itu, Komisi Yudisial agar terus mengembangkan dan memperbarui pelayanan digital untuk publik agar layanan dari Komisi Yudisial semakin efektif dan merata. Terakhir, peningkatan literasi bagi para hakim dan masyarakat mengenai sistem peradilan yang merdeka, bersih, efektif, dan efisien perlu untuk terus diupayakan,” tandasnya.
