Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik sikap Partai Golkar yang berniat menduduki jabatan kursi Ketua DPR RI dengan cara merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Kritikan itu disampaikannya saat berbicara dalam diskusi ‘Sing Waras Sing Menang’ yang ditayangkan pada hari Sabtu (30/3).
“Ini kan belum-belum PDI Perjuangan sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat (revisi UU) MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI,” katanya.
Ia kemudian mengingatkan bahwa upaya revisi UU MD3 pernah dilakukan partai politik pengusung Prabowo Subianto pada tahun 2014 silam. Padahal, berdasarkan UU yang berlaku saat itu, PDI Perjuangan berhak atas kursi ketua DPR karena menjadi partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen.
“Tahun 2014 yang lalu ketika PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3. Saya mendengar, konon habis US$3 juta untuk melakukan operasi politik di DPR,” ungkitnya.
Kursi Ketua DPR kemudian diduduki Setya Novanto yang berasal dari Golkar. Belakangan, Setya Novanto justru tersandung kasus “Papa Minta Saham” dan e-KTP.
Ini merupakan kesekian kalinya Hasto mengkritik wacana revisi UU MD3 yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Prati golkar, Ahmad Doli Kurnia. Sebelumnya ia juga pernah melontarkan kritikan sembari mengingatkan apa yang pernah terjadi di masa lalu.
“Jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. Tahun 2014 kan akhirnya ketua DPR masuk penjara, dua kali persoalan. Ketika itu diambil, terjadi karma phala. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran,” ujar Hasto saat konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada hari Senin (25/3).
