Jakarta – Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) Laksamana Madya TNI Dr Irvansyah menyarankan agar penanganan Laut China Selatan (LCS) tidak mengedepankan kekuatan militer. Saat berbicara dalam diskusi daring bertajuk “Menjaga Kedaulatan dan Mencari Kawan di Laut China Selatan’, ia mengingatkan bahwa yang melintasi adalah warga sipil. Dengan demikian, sudah seharusnya penanganan di kawasan itu mengedepankan pertisipiasi sipil.
“Masalah pertahanan di LCS ini kalau berpandang saya sebagai Kabakamla sekarang, kami berpandang untuk pertahanan di LCS tidak serta-merta atau harus kita mengedepankan TNI-nya, karena yang kita hadapi ini lebih banyak kapal-kapal sipil, kapal ikan Vietnam, kapal coast guard China atau kapal-kapal lain yang sebagian besar adalah kapal-kapal sipil,” kata Irvansyah.
“Saya sudah sampaikan ke beberapa negara yang sudah saya kunjungi – seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia – bila untuk meredakan ketegangan di LCS, apabila yang dimajukan militer tensinya cenderung naik. Tetapi kami sebagai Bakamla sebagai coast guard, sesama coast guard di ASEAN ini merasa coast guard di ASEAN perlu diperkuat dan dipererat kerja samanya, sehingga bisa menjaga dalam situasi kalau di Indonesia tertib sipillah. Belum darurat militer,” imbuhnya.
Untuk itu, ia menyarankan Kota Ranai di Natuna dibangun stasiun atau pangkalan sebagai titik kumpul anggota guna mengamankan perbatasan Indonesia di LCS. Kemudian diplomasi mengenai LCS dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak dapat bekerjasama dengan kementerian atau lembaga lain yang terkait. Melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga, penanganan masalah LCS dapat lebih maksimal.
