Jakarta – Gabungan guru besar dan akademisi dari berbagai kampus se-Jabodetabek mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Para guru besar dan akademisi itu melakukan pertemuan karena merasa prihatin dengan kondisi demokrasi dan penegakkan hukum di Tanah Air. Pertemuan para guru besar dan akademisi yang dilaksanakan di Kampus Universitas Indonesia (UI) di Salemba Jakarta, tersebut mengusung pembahasan bertemakan ‘Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Berbangsa dan Hak Kewarganegaraan’.
“Mendukung parlemen, DPR, untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif, Presiden, agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional,” kata akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun.
Pertemuan bertajuk ‘Temu Ilmiah Guru Besar/Akademisi se-Jabodetabek’ itupun menelurkan tuntutan dan rekomendasi. Dalam kesepakatan berjudul ‘Seruan Salemba’, para guru besar dan akademisi menyoroti pentingnya reformasi hukum yang transparan dan akuntabel.
Mereka sepakat menekankan perlunya perubahan dalam produk perundang-undangan terkait politik, pemilu, dan peraturan lainnya. Reformasi semacam itu diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan keadilan dalam sistem hukum dan politik Indonesia.
“Serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang saja,” tegas Ubeidillah saat membacakan salah satu poin Seruan Salemba 2024.
Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo yang juga penggagas acara tersebut, menekankan bahwa temu ilmiah ini bukan hanya mengkritisi demokrasi dan proses Pemilu 2024, tetapi juga mengkritisi hak-hak masyarakat secara luas.
“Kami mengkritik penyelenggara negara ini karena banyak permasalahan. Mulai dari hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak lingkungan hidup, ekonomi, hukum dan masalah lainnya yang menurut kami menyentuh hajat orang banyak. Kami berharap para akademisi di daerah dan kota lain dapat menyarakan hal yang sama, karena UI tidak mungkin menyuarakan hal ini sendirian,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Tuti ini.
Adapun solusi atas lontaran kritik ini, Tuti mengatakan telah dituangkan ke dalam ‘Seruan Salemba 2024’. Menurut Tuti, hal ini merupakan persiapan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika.
