Jakarta – Saat berorasi dalam acara ‘Universitas Memanggil’ di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024, ekonom Faisal Basri menyinggung kemunduran demokrasi sejak Joko Widodo menjabat presiden pada tahun 2014. Faisal mengutip data indeks demokrasi dari lembaga V-Dem. Demokrasi Indonesia berada di urutan 63 dunia pada 2014. Saat ini, Indonesia ada di urutan ke-87.
“Jokowi jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi,” kata Faisal.
“Ini democracy index kita terjun bebas. V-Dem Democracy Index 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati 0. Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste. Terbaru. Kita terbaik di urutan 63, sekarang 87, skornya terbaik 0,53, dibikin sama Jokowi tinggal 0,36,” ujar Faisal.
Faisal tak segan mengatakan, indeks demokrasi Indonesia mendekati nol karena ‘dirampok’ oleh Jokowi. Faisal mengatakan, jika penguasa dan pengusaha dipersatukan maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kata Faisal, Boy Thohir bisa percaya diri bahwa kekuatan para pengusaha bisa memenangkan Prabowo Subianto.
“Demokrasi mendekati 0, kekayaan alam dirampok. Timah kita habis. Batu bara. Nikel dijual ke China, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Boy Thohir, bukan kemakmuran Luhut Pandjaitan, bukan kemakmuran Airlangga Hartarto, bukan elite-elite,” kata dia.
“Karena dia (Jokowi) tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir, dia harus rusak dulu demokrasi baru Gibran bisa jadi wakil presiden,” tutur dia.
Lebih jauh, Faisal Basri mengatakan indeks demokrasi RI yang mendekati 0 juga diperparah dengan kekayaan alam dirampok, timah habis hingga batu bara dijual ke China.
“Luar biasa. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tutur Faisal Basri.
