Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku sudah dua tahun tidak melakukan survei Potensi Desa (Podes). Padahal Podes merupakan salah satu survei yang penting. Podes dilakukan untuk memperoleh berbagai macam informasi seperti infrastuktur, potensi ekonomi dan sosial, hingga data lainnya di tingkat desa.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, hal tersebut terjadi karena kebijakan pemblokiran sementara anggaran kementerian dan lembaga (K/L) alias automatic adjustment oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Memang tahun 2022 dan 2023 ada jeda kami istirahat, kami tidak menghasilkan Podes karena ada automatic adjustment. Jadi permasalahannya karena itu (automatic adjustment),” ucap Amalia saat menghadiri Peluncuran Indeks Desa di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/4).
Meski sempat terhenti selama dua tahun, Amalia mengatakan program pendataan Podes kembali dilanjutkan pada 2024. Setelah hasil survei Podes sudah dilakukan, Amalia menjamin pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada publik.
“Tahun 2024 data Podes akan kami hasilkan kembali, dan nanti di belakang bagaimana komitmen BPS untuk menghasilakan data podes akan kamI sampaikan,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melakukan kebijakan automatic adjustment sejak 2022 ketika dunia dihadapkan pada ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Anggaran yang diblokir sementara berasal dari seluruh K/L dengan besaran 5% dari pagu belanja. Sebagai konsekuensi, seluruh K/L harus memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun.
Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting, sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.
