Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat Hermawi Taslim memastikan tiga partai politik yang tergabung di Koalisi Perubahan satu suara mengusulkan penggunaan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Dalam talkshow Satu Meja bertajuk Maju Mundur Hak Angket di Kompas TV (28/2), Hermawi mengungkapkan ketiga partai tersebut merespon positif.
“Kami cuma ingin membuktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, sekjen ketiga partai langsung menggelar pertemuan dengan didampingi tim masing-masing. Mereka juga membawa banyak dokumen serta rekaman yang diklaim sebagai bukti terjadinya pelanggaran Pemilu.
“Mereka sudah kerja dua hari, kita verifikasi (berbagai laporan pelanggaran). Kita sampai kepada kesimpulan mesti mendukung angket. Itu makanya waktu konferensi pers, saya dan dua sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar,” sambungnya.
Meski begitu, kesepakatan yang dibuat oleh PKS, Nasional Demokrat, dan PKB di Koalisi Perubahan masih menunggu sikap resmi PDI Perjuangan selaku partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Pasalnya, kalau sekadar untuk memenuhi syarat pengajuan hak angket, yaitu diusulkan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari 1 fraksi, pihaknya sudah memenuhi. Namun kekuatan tiga partai yang hanya mengantongi 29,58 kursi di DPR ini tidak bisa menggolkan usulan tersebut dalam Sidang Paripurna DPR di awal masa sidang 5 Maret mendatang. Karena syaratnya harus disetujui lebih dari 50 persen anggota DPR RI.
“Tapi kita realistis juga, kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDIP. Nanti ujungnya kan pasti voting di paripurna,” tandasnya.
