Jakarta – Saat rekapitalusi penghitungan suara Pemilu 2024 belum tuntas, pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masih aktif dianggap tak pantas membahas program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024 dan menyiapkannya dalam APBN 2025.
Kritik itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi yang menyebut tindakan Joko Widodo itu makin jauh dari etika politik.
“Proses Pilpres 2024 belum juga usai atau belum ada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan ini semakin menguatkan bahwa peran presiden sebagai ayah dari salah satu paslon memang tidak terelakkan keberpihakkannya,” kata Ari.
Ari menegaskan, dibahasnya program makan siang gratis dalam kabinet sekarang, semakin menguatkan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi begitu nir etika. Ia menyarankan akan lebih elok apabila pembahasan program makan siang gratis dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya atau setelah Jokowi lengser.
Di lain sisi, pembahasan makan siang gratis menunjukkan jika pemerintahan sekarang tidak ingin gagal dengan janji kampanye salah satu pasangan calon (paslon).
“Menjadi pertanyaan apakah Jokowi akan melakukan hal yang serupa jika pemenang pilpres adalah paslon 01 atau 03 yang notabebe bukan anak atau kerabatnya?” kata Ari Junaedi.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna 26 Februari 2024, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu,” kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan.
Suharso berdalih, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi.
