Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswata mengungkapkan bahwa industri polyester di dalam negeri sedang memburuk. Berkurangnya pasokan bahan baku Mono Etilen Glikol (MEG) disebut sebagai penyebab utamanya. Bila tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap industri turunannya. Polyester adalah bahan tekstil yang terbuat dari serat sintetis.
Redma menjelaskan akar masalahnya pada perhitungan yang kurang cermat saat pengambilan kebijakan, karena MEG dalam kondisi langka atau shortage. Dalam kondisi normal, kebutuhan MEG di Indonesia sebagai bahan baku polyester tercatat sebanyak 600.000 ton per tahun. Kapasitas produksi MEG di dalam negeri hanya 200.000 ton per tahun. Sementara dalam tiga tahun terakhir produksi MEG di dalam negeri hanya sekitar 50.000 ton MEG per tahun.
“Alhasil kami harus impor MEG yang mayoritas dari Arab Saudi,” kata Redma.
Kendala lain muncul ketika terbit Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023 yang mengubah pengawasan impor dari post border menjadi border. Artinya, pelabuhan bongkar muat dibatasi hanya di Tanjung Priok, Jakarta. Padahal fasilitas impor MEG hanya ada di Pelabuhan Merak. Sebagai imbasnya, para produsen MEG di Arab Saudi tidak mau mengirimkan produknya ke Indonesia sampai ada kejelasan aturan lebih lanjut.
Masalah tambah runyam karena sejauh ini hanya ada satu produsen MEG yang beroperasi di tanah air, yakni Polychem Indonesia. Persoalannya, tahun ini Polychem Indonesia belum memiliki rencana produksi MEG. Lantas apabila impor MEG tidak bisa dilakukan dan pasokan MEG di dalam negeri nihil, maka seluruh pabrik Polyester berhenti beroperasi.
“Kami melihat poin ini mematikan industri polyester selamanya dan akan mempengaruhi rantai industri hilirnya yaitu tekstil, botol, dan kemasan,” tambahnya.
APSyFI sebenarnya sudah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah sejak Desember 2023. Pemerintah pun sudah sangat memahami masalah dampak apa yang bakal muncul. Sayangnya sampai saat ini belum ada solusi konkrit dari pemerintah.
