Pontianak – Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat, Hendrikus Adam mengkritisi kurangnya komitmen dari para pasangan calon presiden terkait penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Meskipun ada yang menyebutkan misi terkait ketahanan energi, tidak ada kepastian tegas terkait penolakan PLTN sebagai sumber energi listrik.“Kami menganalisis terhadap rumusan visi-misi yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak satupun kandidat yang secara tegas menyebutkan posisi mereka terhadap PLTN,” kata Hendrikus di Pontianak pada hari Senin (23/1).
Kekhawatiran Hendrikus bertambah karena pemerintah melakukan percepatan draft struktur tim pembangunan PLTN, Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO), dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua tim. Ini menjadi pertanda bakal menguatnya dukungan terhadap pembangunan PLTN melalui siapapun pasangan calon presiden yang kelak terpilih.
“Kita tentu berharap, pasangan calon dapat menyampaikan sikap tegas terkait komitmen serius mereka untuk mengoptimalkan energi terbarukan dan menolak pendirian PLTN di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat,” tuturnya.
Hendrikus juga mengingatkan pemerataan energi listrik seharusnya dijawab dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di berbagai wilayah. Pendirian PLTN bukanlah solusi untuk pemerataan energi dan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Ia mengingatkan akan bencana tragis yang terjadi di beberapa negara akibat kecelakaan reaktor nuklir (PLTN), dan mendesak untuk menjauhkan rakyat Indonesia dari potensi risiko bencana serupa dengan tidak mendirikan PLTN di Kalimantan Barat maupun daerah lain di Indonesia.
Hendrikus juga mengingatkan pemerataan energi listrik seharusnya dijawab dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di berbagai wilayah. Pendirian PLTN bukanlah solusi untuk pemerataan energi dan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Ia mengingatkan akan bencana tragis yang terjadi di beberapa negara akibat kecelakaan reaktor nuklir (PLTN), dan mendesak untuk menjauhkan rakyat Indonesia dari potensi risiko bencana serupa dengan tidak mendirikan PLTN di Kalimantan Barat maupun daerah lain di Indonesia.
