Jakarta – Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD bakal mendorong adanya transparansi data. Hal ini merupakan dasar yang penting bagi pemberantasan korupsi maupun praktik pembalakan liar, hingga penguasaan lahan tambang ilegal.
Hal tersebut disampaikan Mahfud pada Debat Keempat antar Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Minggu malam (21/1/2023).
Menurutnya, persoalan konflik dan krisis sumber daya alam dan energi di Indonesia, harus diselesaikan secara menyeluruh, sejak dari hulu persoalan.
“Hulunya adalah informasi terkait agraria, dan kehutanan, itu hulunya,” ungkap Mahfud.
Berdasarkan pengalamannya, Mahfud mengungkap dalam sidang-sidang yang membahas soal penguasaan lahan kerapkali berlangsung tertutup.
“Tidak pernah mau dibuka siapa yang punya lahan ilegal sebelah sana, dibuat daftar tidak ada,” ungkapnya.
Sebaliknya, masyarakat yang telah memiliki data legal, masih terus terancam. “Semuanya tidak bisa lagi berdalih dengan alasan rahasia, karena ini konsekuensinya terjadi perampasan tanah rakyat, menyerobot kebun sawit,” tambah Mahfud.
Di dalam analisis itu, jelas Menkopolhukam ini, terjadi permainan buruk. “KPK saja menyebutkan ini selalu saja melibatkan aparat dan pejabat,” jelasnya lagi.
Di sisi lain, Mahfud mencatat terdapat 2.500 tambang ilegal, belum lagi yang tidak tercatat. “Bahkan dalam 10 tahun, deforestasi Indonesia telah mencapai 23 juta hektar, itu seluas Korea Selatan, 23 kali luas Pulau Madura tempat saya lahir,” kata Mahfud.
