Jakarta – Pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal sekitar sebulan lagi. Namun ternyata belasan ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih belum memiliki pengawas. Padahal keberadaan pengawas sangat penting guna memastikan kelancaran proses pemungutan suara, sekaligus meminimalisir potensi-potensi kecurangan. Persoalan tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat ditemui wartawan pada Rabu (17/1).
Menurut Rahmat, kondisi itu umumnya disebabkan dua hal. Pertama, kurangnya minat masyarakat untuk menjadi pengawas TPS. Kedua, banyak yang terkendala dengan tingkat pendidikan. Sebagai catatan, pengawas TPS disyaratkan memiliki pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.
“Itu kejadiannya. Tingkat pendidikannya tidak SMA, masih SMP semua, bagaimana coba? Terus cari di lain pulau? Repot kan. Itu undang-undang terpaksa disimpangi untuk itu,” ungkapnya.
Sekalipun demikian, Rahmat memastikan tetap membuka lowongan pengawas TPS. Setidaknya hingga satu atau dua minggu sebelum hari pemungutan suara. Di saat yang sama, pihaknya juga menyiapkan beberapa langkah alternatif bila sampai tenggat waktunya masih belum ada yang mengisi.
“Ada alternatif lain, misalnya dengan (merekrut) penduduk desa di sebelahnya. Kan seharusnya memang (pengawas TPS merupakan warga) di daerah tersebut. Tapi kalau tidak ada, gimana?” jelasnya
