Hoax atau kabar bohong masih menjadi persoalan bagi masyarakat. Tak terkecuali di tengah rangakaian pemilu 2024. Sejak 17 Juli2023 hingga 6 Januari 2024 Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menemukan 160 isu hoaks terkait pemilu. Di antaranya terkait pengubahan format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tiga Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga milik warga negara China yang digunakan untuk ikut pemilu, serta video tentang uang suap dari kelompok komunis untuk kecurangan pemilu.
Dilansir dari Kompas.com, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa konten-konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian berdampak serius pada masyarakat. Kemunculan hoaks menjadi salah satu ancaman utama yang dapat memecah belah bangsa, memperuncing politik identitas, dan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Sebagai tindak lanjut, Kemenkominfo telah menurunkan (take down) 1.236 konten hoaks tersebut, sedangkan sisanya masih diproses.
“Hoaks tidak hanya mengganggu proses pemilu, tetapi juga dapat menyulut konflik horizontal di masyarakat,” kata Budi pada hari Minggu (14/1).
Guna menghadapi penyebaran hoax, Kemenkominfo juga telah meluncurkan buku elektronik Pemiludamaipedia. Buku ini berisi informasi terkait pemilu presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Selain itu juga menampilkan infografis dan video yang terus diperbarui sesuai perkembangan proses pelaksanaan pemilu. Buku elektronik ini bisa diakses di http://s.id/pemiludamaipedia.
“Era digital merupakan era transformasi. Banyak peluang menuju kemajuan. Ayo lawan hoaks dengan berkolaborasi demi perdamaian dan persatuan,” tambahnya.