Makassar – Calon wakil presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mohammad Mahfud MD memastikan bantuan sosial (bansos) terus berlanjut saat dirinya bersama calon presiden Ganjar Pranowo menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal tersebut dikatakan pria yang diberi julukan Karaeng Tojeng oleh masyarakat Makassar itu saat memaparkan gagasan dan visi-misinya di hadapan ribuan mahasiswa dan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (13/1/2024).
Pria kelahiran Sampang, Madura, tersebut mengatakan bansos bukan pemberian presiden, melainkan perintah UUD yang harus dijalankan oleh pemerintah.
“Bansos pasti lanjut. Jangan katakan bansos hadiah dari presiden, bukan. Itu ada di UUD Dasar. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu di Gedung Baruga A.P. Pettarani, Unhas, Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulsel.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan itu, saat ini banyak bansos yang tidak tepat sasaran sehingga tidak efektif membantu rakyat miskin.
“Sekarang ini bantuan sosial itu keluar dari pemerintah. Itu yang dapat bukan sepenuhnya orang miskin. Orang miskin dapat, tetapi banyak yang tidak dapat, malah yang dapat orang yang sudah punya mobil masih masuk di situ,” ujarnya.
Karena itu, Ganjar-Mahfud meluncurkan KTP Sakti sebagai respons atas keluhan rakyat. Keluhan yang paling banyak diterima saat bertemu rakyat misalnya dari kalangan petani, nelayan, pedagang pasar yakni terkait bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.
Karena itu, terjadi kecemburuan sosial di masyarakat dan mengakibatkan turunnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat akan pendataan yang dilakukan pemerintah.
Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Kemudian subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.
Seluruh bantuan tersebut akan diakomodasi pendistribusiannya hanya dengan menggunakan satu kartu saja, sehingga lebih mudah, efektif dan tepat sasaran.
Dengan KTP Sakti, latar belakang penduduk di Indonesia diketahui, mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, yang profesi apa mesti dapat bantuan apa. Dengan begitu, satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa menjadi alat untuk menyalurkan bansos agar lebih tepat sasaran.
“Karena itu, ada kartu sakti, yang miskin siapa, di mana. KTP Sakti bisa digunakan untuk jaminan kesehatan, sosial,. Kalau ada Dengan KTP Sakti, akan tercoret orang mampu dengan sendirinya. Yang belum terima bansos, akan masuk dengan sendirinya berdasarkan ukuran ini,” ungkapnya.
