Bogor – Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengajak, para periset yang tergabung dalam Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing.
Pelibatan periset secara Sat Set sangat diperlukan khususnya untuk membangun pusat data terintegrasi yang terangkum pada Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti.
“Semuanya ini bisa berjalan baik, apabila didukung pusat data terintegrasi dalam Satu Data Indonesia berbasis KTP Sakti,” kata Ganjar saat berbicara pada Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Pada acara bertema “Mewujudkan Kedaulatan Agromaritim sebagai Fondasi Utama untuk Indonesia Emas 2045,” Calon Presiden berambut putih itu memaparkan secara eksplisit tentang Program Indonesia Unggul Berbasis Daulat Maritim, dengan turunan aksi Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.
Indeks Keamanan Pangan Rendah
Ganjar mengungkapkan, kerja ini harus Sat Set dilakukan menyusul indeks keamanan pangan Indonesia yang hanya 60,2, lebih rendah dibandingkan Singapura yang nilainya 73,1.
“Kondisi ini, tentunya bisa diatasi melalui ketersediaan pangan murah. Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing adalah solusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Tentu, untuk merealisasikan itu, sangat diperlukan periset nasional dan pusat data yang Sat Set terintegrasi dalam Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti”, jelas Ganjar.
Disebutkan, 77% wilayah Indonesia terdiri atas laut dan air. Di sisi lain, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor maritim hanya berkontribusi sekitar 7,6%. Ganjar mengatakan, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan itu agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat maritim. Tiga hal itu adalah ekonomi pesisir, nelayan produktif, dan blue economy (ekonomi biru).
“Apalagi sekarang, 12,5% dari angka kemiskinan nasional berada di wilayah pesisir. Tentu, untuk mengatasi persoalan ini, kita bisa meningkatkan wisata konservasi dan kearifan lokal dengan skill set, yang meliputi vokasi keterampilan, tehnik lingkungan, dan menjalankan manajemen ekonomi yang lebih terukur” tuturnya.
Sementara itu, kata Ganjar, dalam upaya meningkatkan produktivitas nelayan, ada tiga program yang akan dikerjakan apabila terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, periode 2024-2029, yaitu pertama KTP Sakti. Satu data alokasi subsidi usaha produktif (solar nelayan & alat tangkap ikan). Kedua Pengampunan & Keringanan Kredit Produktif Nelayan, dan yang ketiga adalah Asuransi Pertanian untuk gagal panen.
“Lalu, untuk mewujudkan blue economy di Indonesia, kita harus buat blueprint untuk Blue Carbon Credit ekosistem pantai dan laut di Indonesia. Sebab menurut riset Cides tahun 2021, terdapat potensi Blue Carbon Credit senilai Rp 3.540 triliun,” jelas dia.
Minim Ekspor
Lebih lanjut dikatakan, sebagai negara maritim, Indonesia hanya mengekspor sekitar 10% komoditas perikanan dunia, dengan nilai sektor perikanan US$ 29,6 miliar atau setara dengan 2,6 persen PDB Indonesia.
“Nilai ini masih dapat ditingkatkan melalui penegakan kedaulatan laut Indonesia. Nelayan Indonesia belum memanfaatkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan optimal.
Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan tiga solusi untuk Sat Set penegakan kedaulatan laut Indonesia. Pertama, penyelesaian sengketa perbatasan maritim. Kedua, penegakan aturan tangkap ikan bagi nelayan asing, dan ketiga adalah KTP Sakti dengan subsidi tepat sasaran dan investasi sharing kapal untuk nelayan lokal.
