Jakarta – Kabar tentang Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima izin usaha pertambangan (IUP) mendapat respons dari Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf. Ia menyebut IUP dijanjikan Presiden Jokowi tahun 2021, jauh sebelum Prabowo Subianto jadi calon presiden.
Kabar viral ini bermula dari ucapan Prabowo Subianto, saat hadir dalam Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang’, Sabtu 18 November 2023.
Saat itu, Prabowo menjelaskan tentang dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai stimulus dalam memajukan pesantren.
Prabowo juga menyinggung stimulus lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan ormas. “Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi,” kata Prabowo.
“Kan sudah lama itu. Itu kan presiden pidato waktu pembukaan Muktamar di Lampung tahun 2021 dan langsung diproses sudah itu, cuma belum selesai prosesnya,” kata Gus Yahya.
Ia juga menegaskan jika izin konsesi tambang tak berkaitan dengan Pilpres 2024, di mana Prabowo maju bersama Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya.
“Wong dulu belum ada apa-apa dikasih kok memang. ini presiden waktu Muktamar itu saya siapkan konsesi untuk NU gitu dan langsung diproses cuma sekarang belum selesai,” lanjutnya.
Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan kesiapan memberikan konsesi pertambangan kepada NU, saat membuka Muktamar NU di Lampung, 22 Desember 2021 lalu.
Saat itu, Jokowi menyebut konsesi akan diberikan dalam bentuk holding yang dikoordinir PBNU.
“Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah bisa PT atau kelompok usaha dan pemerintah, saya siapkan. Kalau siap saya menyiapkan konsesi. Baik itu konsesi terserah dipakai lahan pertanian silakan, saya juga siapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha usaha nikel misalnya, batubara, bauksit, usaha koper tembaga silakan,” kata Jokowi kala itu.
