Pemkot Semarang Pecat 484 Non-ASN Abai Larangan Mudik

LIMAPAGI – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pecat 484 pegawai non-ASN yang abai aturan larangan mudik. Selain itu, ada ratusan ASN yang dipotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Kebijakan Pemkot Semarang pecat maupun potong TPP diambil karena para pegawai non-ASN (aparatur sipil negara) dan ASN tidak melakukan absensi di wilayah kerja pada saat masa libur Lebaran.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi membenarkan kebijakan yang diambil pihaknya tersebut. Total ada 484 pegawai non-ASN yang diberhentikan atau tidak dilanjut kontraknya dan ada 185 ASN yang tidak mendapat TPP selama satu bulan.

“Ada 500-an. Ada yang absen di luar kota, berarti tidak sesuai dengan petunjuknya, ada yang beralasan lupa absen. Ya intinya mereka tidak melakukan absen dari Semarang,” tutur wali kota yang akrab disapa Hendi ini.

Menurut Hendi, pemberian sanksi tegas ini bukan berdasar pertimbangan sesaat. Jauh hari sebelum masa Lebaran, pihaknya sudah berkali-kali mewanti agar pegawai di lingkungan Pemkot Semarang tidak mudik.

“Ini sebuah proses yang cukup panjang. Kami waktu itu, sebelum Lebaran sudah diingatkan pemerintah pusat, kalau bisa atau diingatkan supaya tidak mudik, baik warga Semarang maupun ASN dan non-ASN,” ujar dia.

Aturan secara tertulis tentang larangan mudik juga sudah disampaikan lewat surat edaran yang dibuat Sekda Iswar Aminudin atas wali kota. Namun ternyata masih banyak pegawai yang lalai atas aturan tersebut.

“Pelanggaran atas sanksi ini, kalau ASN dipotong TPP satu bulan, kalau non-ASN bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja,” tegas dia.

Hendi menambahkan dari ratusan non-ASN dan ASN yang kena sanksi, pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum mendominasi pelanggaran larangan mudik.

Ia pun berharap pemberian sanksi makin melecut dan mendorong para pegawainya untuk taat aturan dan meningkatkan kinerja.

“Ada beberapa OPD tertentu saja, yang lainnya banyak yang mematuhi aturan. Tapi yang terbanyak dari PU,” imbuh dia.

Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro, dr Susi Herawati mengaku pihaknya memberi sanksi kepada 109 pegawainya lantaran melanggar aturan larangan mudik. Dari jumlah itu, sebanyak 17 pegawai non-ASN diberhentikan.

“Data yang kami terima resmi dari BKPP ada 109. Lalu kami cek kembali. Di RSUD, ketenagakerjaan kami, terdiri dari PNS tenaga tetap BLUD, tenaga kontrak, tenaga mitra dan tenaga magang. Sebanyak 17 non-ASN kena diberhentikan, dan sisanya, PNS dan pegawai tetap BLUD pemotongan tunjangan (TPP),” imbuh dia.

Agus Joko Mulyono
Agus Joko Mulyono

Agus Joko Mulyono is a journalist from Semarang City. Began working in the world of journalism since 2003 at the Semarang Post. He had 11 years at Koran Sindo, three years at Tagar.id as a reporter and editor. Now joins Limapagi.id as an editor for the Central Java region

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.