Realisasi Belanja Rendah, Pemda Diminta Percepat Pengadaan

LIMAPAGI – Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa guna mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

Hingga 17 Mei 2021, penyerapan anggaran yang terealisasi baru Rp43,8 triliun atau 8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp606,6 triliun. Sebanyak Rp586,1 triliun sudah diumumkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat realisasi anggaran.

Upaya itu ditempuh lewat Surat Edaran Bersama Nomor  027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada  tanggal 11 Mei 2021.

Setelah itu, langkah percepatan pertama yang harus diambil oleh pemda adalah dengan segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang dan jasa, yakni Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Apabila tidak ada PPK, maka tugas PPK dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pendelegasian dari PA,” kata Roni melalui keterangannya, Senin 31 Mei 2021.

Selain itu, PA dan KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK. PPK ataupun PPTK wajib memiliki sertifikat kompetensi PBJ, atau setidaknya memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar.

Ia menegaskan, pemda wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi.

Perangkat daerah wajib menggunakan rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam neeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen.

Apabila ada penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan, maka wajib bekerja sama dengan usaha kecil atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak sesuai kemampuan pelaku usaha.

Pemda juga didorong untuk mengutamakan belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) kepada pedagang yang tergabung dalam marketplace yang terdaftar dalam Program Bela Pengadaan.

Untuk mencegah adanya potensi pelanggaran, kata Roni, LKPP, Kemendagri dan stakeholder terkait akan melakukan langkah monitoring dan evaluasi secara periodik kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Perangkat daerah diminta untuk memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga.

“Bendahara tidak perlu meminta bukti pertanggungjawaban seperti SPK, meterai, cap penyedia, atau bahkan tanda tangan untuk transaksi sampai dengan Rp10 juta maka cukup melampirkan bukti pembelian,“ kata dia.

Untuk pembelian hingga Rp50 juta maka kewajibannya hanya menggunakan kuitansi. Selanjutnya, untuk pengadaan barang dan jasa Rp50 juta hingga Rp200 juta menggunakan Surat Perintah Kerja.

“Termasuk Jasa konsultansi paling banyak Rp100 juta dan konstruksi paling banyak Rp200 juta menggunakan SPK. Untuk pengadaan melalui e-purchasing cukup menggunakan surat pesanan,” ujarnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.