Begini Penjelasan Ketua WP KPK saat Diperiksa Komnas HAM soal TWK

LIMAPAGI – Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Yudi Purnomo Harahap, membeberkan materi pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM terhadap dirinya sebagai satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pemeriksaan tersebut dijalani Yudi bersama lima pegawai KPK lainnya di kantor Komnas HAM dari pukul 10.00 WIB, Senin 31 Mei 2021. Sebelumnya penyidik senior KPK Novel Baswedan telah menjalani pemeriksaan serupa. Yudi menyebut, pemeriksaan berkaitan dua hal.

“Saya selaku penyidik KPK menangani perkara apa, kemudian ada kaitannya dengan siapa, benang merahnya ke mana, kemudian seberapa besar kasusnya,” ungkap Yudi yang juga berstatus penyidik KPK, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin 31 Mei 2021.

Kedua, lanjut dia, Komnas HAM menanyakan terkait rekam jejaknya sebagai Ketua WP KPK berkaitan dengan Ketua KPK saat ini Firli Bahuri hingga pemimpin lembaga antirasuah di periode sebelumnya.

“Kemudian tentang bagaimana saya menjawab tes wawasan kebangsaan baik tertulis maupun wawancara,” tuturnya.

Kepada pimpinan KPK saat ini, Yudi menyampaikan keheranannya mengapa tidak bisa lolos TWK, apakah karena urusan personal atau objektif. Hingga saat ini hasil TWK juga belum disampaikan pimpinan KPK.

“Saya itu tidak memenuhi syarat di mana? Apakah karena saya terlalu kritis terhadap pimpinan KPK? Ataupun ketika saya melakukan tindakan selaku penyidik,” ujar Yudi.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, pemeriksaan terhadap pegawai KPK untuk mengetahui apakah ada relasi suka atau tidak suka terhadap sosok dalam serikat pekerja KPK tersebut.

Dari situ, kata dia, subjetkfitas TWK bisa terlihat sangat signifikan soal wadah kepegawaian. “Salah satu isu yang paling penting dalam konteks hak asasi manusia itu juga soal union, berserikat berorganisasi karena berserikat dan berorganisasi itu salah satu yang memungkinkan kita untuk partisipasi, memungkinkan kita untuk menjaga,” kata Choirul.

Menurut Choirul, WP KPK sebagai serikat pekerja menjadi pihak yang pertama kali bersuara kalau mendapati dugaan ketidakberesan dalam lembaga antirasuah tersebut.

“Apakah rumah kita ini jalannya baik, jalannya nggak baik ada bocor dan lain sebagainya itu salah satunya adalah berserikat dan berorganisasi itu. Makanya penting untuk melihat itu,” urainya.

Dia mengatakan, hasil pemeriksaan perdana terhadap pegawai KPK ini telah sedikit membuka jalan untuk mengungkap apakah ada pelanggaran HAM yang dilakukan Pimpinan KPK dalam proses dan pelaksanaan TWK. “Pola utama sudah ketemu tinggal memperdalam lagi di beberapa klaster di hari Rabu,” ujarnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.