Lindungi UMKM, Mendag Lutfi Matangkan Regulasi Predatory Pricing

LIMAPAGI – Pemerintah tengah mematangkan regulasi untuk mencegah adanya predatory pricing sehingga menekan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Langkah ini juga sebagai upaya untuk melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing.

Predatory pricing merupakan bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah. Tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangandag (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, aturan tersebut akan tertuang dalam revisi Peranturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020. Gambaran dalam aturan tersebut yakni adanya kejelasan indikator-indikator tentag informasi khususnya dalam platform e-commerce.

“Jadi Permendag 50 akan segera keluar dan itu bahasanya menyikapi keseimbangan perdagangan offline dan online, perlindungan konsumen harus ada, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus ada dan mekanisme sengketa di perdagangan harus diatur juga,” kata Oke dalam diskusi daring di Jakarta, Senin 31 Mei 2021.

Predatory pricing akan ada dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenci praktik predatory pricing yang banyak ditemukan di platform e-commerce.

Padahal menurutnya Indonesia tidak memberlakukan skema proteksi dagang yang ketat agar perdagangan internasional bisa berjalan. Lutfi menceritakan awal kisah itu dibuat dalam artikel World Economic Forum tentang pertumbuhan industri fashion hijab di Indonesia.

Awalnya, ada pedagang hijab yang kemudian membangun konveksi hijabnya sendiri. Pengusaha itu sampai mempekerjakan karyawan dengan total gaji keseluruhan mencapai USD640.000.

Namun, data itu terekam oleh Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan salah satu e-commerce dari luar negeri. Kemudian produksi hijab dicontoh oleh salah satu produsen dari Tiongkok dan diproduksi secara massal dengan tidak bertanggung jawab.

Bahkan, bahan yang digunakan memakai mikro fiber yang tidak ramah pada kulit dan bisa membahayakan industri lokal.

“Kita lihat pajak masuk industri tersebut hanya menghasilkan USD40.000 lebih tepi yang dikorbankan adalah biaya gaji dari koveksi industrti busana muslim itu lebih dari USD640.000 dan ini studi di World Economic Forum dan ini menunjukkan bahwa impor yang tidak berkualitas impor yang murah menghancurkan industri lokal dan tata niaga perdagangan Indonesia,” ujarnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.