Sri Mulyani Ungkap 4 Fokus Penguatan Belanja Fiskal pada 2022

LIMAPAGI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya penguatan belanja negara untuk mendukung efektivitas penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, khususnya pada 2022.

Hal ini untuk mendukung reformasi struktural, mendorong subsidi dan bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran dan efektif. Hal ini juga untuk mendorong penguatan desentralisasi fiskal dan penguatan sinergi antara pusat dan daerah.

“Penguatan kualitas belanja ini akan terus dilakukan,” ujar dia dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disaksikan secara daring, Senin, 31 Mei 2021.

Penguatan kualitas belanja negara ditujukan pada beberapa hal. Pertama, belanja akan diprioritaskan pada penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal, penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat yang adaptif.

Kemudian, penguatan kualitas pendidikan yang menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang mempercepat tranformasi ekonomi, serta perbaikan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Kedua, kata dia, reformasi penganggaran terus dilanjutkan, belanja kebutuhan dasar harus semakin efisien. Selain itu, program prioritas tetap menjadi fokus, pelaksanaan anggaran harus semakin berbasis hasil dan mitigasi risiko anggaran tetap didesain dengan baik.

Ketiga, transformasi subsidi dan bansos dilanjutkan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Akurasi data penerima (DTKS) harus ditingkatkan, mekanisme penyaluran, sinergi dan integrasi antara program yang relevan harus terus diperbaiki.

Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal akan terus dilakukan. Selanjutnya, sistem pajak daerah dikembangkan untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien.

Sri Mulyani mengatakan, kualitas belanja di daerah terus diperbaiki agar layanan publik lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian alokasi Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) harus digunakan secara optimal, transparan dan akuntabel oleh pemerintah daerah.

“Ini untuk mendukung pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Belanja daerah juga harus berperan kuat dalam pemberdayaan ekonomi daerah khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” katanya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.