Alasan Dewas KPK Pecat Secara Tidak Hormat Penyidik Robin

LIMAPAGI – Penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) terbukti bersalah menerima uang dari pihak yang berperkara. Robin dipecat tidak hormat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Dewas KPK menyebut, salah satu yang memberatkan AKP Robin yaitu melanggar kode etik menerima uang dari membantu perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan jumlah mencapai Rp1,6 miliar.

“Hal yang memberatkan terperiksa telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp1.697.500.000,” kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 31 Mei 2021.

Perbuatan AKP Robin menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyidik KPK dari Polri dengan menerima sejumlah uang membuat Dewas KPK tidak bisa meringankan hukuman. “Terperiksa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan instansi asal sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan KPK,” ujar Albertina.

Dalam kesempatan sama, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengatakan AKP Robin terbukti bersalah oleh majelis etik KPK sesuai dengan Peraturan Dewas KPK nomor 02/2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Dalam hal ini Pasal 4 ayat 2, poin a hingga c.

Adapun bunyi Pasal tersebut, “Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

Selanjutnya poin b, menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi, dan terkahir poin c berbunyi menyalahgunakan tanda pengenal Insan Komisi, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya.

Atas perbuatannya, Tumpak menegaskan AKP Robin dijatuhi hukuman seberat-beratnya yang mengakhiri kariernya di KPK. “Karenanya yang bersangkutan diputus melakukan perbuatan dengan ancaman sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai KPK,” tegasnya.

Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika AKP Robin dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial bertemu dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Pertemuan itu dilakukan pada Oktober 2020 di Jakarta Selatan, tepatnya di rumah dinas Azis.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah Azis Syamsuddin, AKP Robin kemudian mengenalkan seorang pengacara bernama Maskur Husain kepada Syahrial. Maskur juga disebut bisa membantu permasalahan Syahrial.

Stepanus bersama Maskur diduga sepakat membuat komitmen untuk menyiapkan uang Rp1,5 miliar. Uang itu disebut sebagai jaminan agar kasus penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai dihentikan.

Dalam kasus ini, selain AKB Robin, Maskur Husain telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.