Penyidik KPK Stepanus Robin Dipecat Tak Hormat karena Langgar Kode Etik Penyidikan

LIMAPAGI – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penyidik KPK dari unsur kepolisian bernama Stepanus Robin Pattuju bersalah karena telah melanggar kode etik, terkait dugaan kasus suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara tahun 2020-2021.

“Yang bersangkutan (Stepanus) dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik,” kata Ketua Dewas KPK,  Tumpak Hatorangan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 31 Mei 2021.

Tumpak menjelaskan, Stepanus melanggar tiga kode etik sekaligus. Pertama, dinyatakan telah berhubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau yang telah ditangani KPK.

“Kedua, menyalahkan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak yang dihubungi. Ketiga, menunjukkan kartu identitas penyidik KPK kepada mereka yang tidak punya kepentingan,” ucap Tumpak.

Kata Tumpak, perbuatan Stepanus telah dibuktikan bersalah oleh majelis etik KPK sesuai dengan Peraturan Dewas KPK nomor 02/2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Dalam hal ini pasal 4 ayat 2, poin a hingga c.

Bunyi pasal itu begini: Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung; b. menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi; c. menyalahgunakan tanda pengenal Insan Komisi, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya.

Atas perbuatannya, Tumpak menegaskan bahwa Stepanus terancam hukuman seberat-beratnya yang mengakhiri karirnya di KPK.

“Karenanya yang bersangkutan diputus melakukan perbuatan dengan ancaman sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai KPK,” tegasnya.

Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika Stepanus dan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial bertemu dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Pertemuan itu dilakukan pada Oktober 2020 di Jakarta Selatan, tepatnya di rumah dinas Azis.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah Azis Syamsuddin, Stepanus kemudian mengenalkan seorang pengacara bernama Maskur Husain kepada Syahrial. Maskur juga disebut bisa membantu permasalahan Syahrial.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Stepanus bersama Maskur sepakat membuat komitmen untuk menyiapkan uang Rp1,5 miliar. Uang itu disebut sebagai jaminan agar kasus penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai dihentikan.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.