Dalami Hubungan TWK dengan Kinerja, Komnas HAM Panggil 6 Pegawai KPK

LIMAPAGI – Komnas HAM memanggil enam pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada Senin pagi, 31 Mei 2021. Pemanggilan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, Komnas HAM akan menggali karakteristik dan dinamika pola kerja serta hubungannya dengan TWK dalam pemanggilan kali ini.

“Komnas HAM berharap dapat memeriksa enam orang, termasuk pengurus Wadah Pegawai KPK (WP KPK). Pemeriksaan akan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di kantor Komnas HAM RI,” kata Choirul Anam melalui keterangan tertulisnya, Senin 31 Mei 2021.

Sebelumnya, Komnas HAM memanggil penyidik Senior KPK Novel Baswedan pada Jumat 28 Mei 2021. Novel dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait proses TWK yang diduga bentuk kesewenang-wenangan pemimpin KPK.

Selain Novel, sejumlah Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan KPK juga dimintai keterangan Komnas HAM saat itu.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos TWK mengadukan pemimpin KPK ke Komnas HAM pada Senin 24 Mei 2021. Laporan tersebut menyebutkan, dugaan pemimpin KPK bertindak sewenang-wenang dan melakukan pelanggaran HAM lewat TWK.

Dari 75 pegawai KPK tersebut di antaranya sedang menyelidiki perkara kakap seperti korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jabodetabek, suap izin ekspor benih bening lobster atau benur, dan kasus gratifikasi pajak.

KPK kemudian mengumumkan sebanyak 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK diberhentikan dari KPK. KPK beralasan pemberhentian karena asesor 51 pegawai KPK berwarna merah. Sedangkan sisanya sebanyak 24 dibina ulang sebagai pertimbangan menjadi ASN.

Sebanyak 24 pegawai KPK yang dipertimbangkan menjadi ASN kompak menolak dibina ulang. Mereka ingin seluruh pegawai KPK yang tidak lolos TWK tetap dialihkan menjadi ASN.

“Kalau kami teman-teman yang 75 tidak memenuhi syarat sudah kompak bahwa kalau mau mengangkat kami sebagai ASN harus 75 orang itu, atau 74 orang itu karena satu sudah pensiun, Pak Koko, sudah pensiun. Kalau mau mengangkat kami sebagai ASN harus 74 atau tidak sama sekali,” kata Pegawai Fungsional Pencegahan KPK, Faisal, kepada wartawan, Jumat, 28 Mei 2021.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.