Sindir TWK, Pegawai Ungkap Dilatih oleh Kopassus sebelum Gabung ke KPK

LIMAPAGI – Tri Artining Putri, salah seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan alias TWK, menyatakan setiap pegawai komisi antirasuah sudah digembleng sisi kebangsaannya dengan pelatihan bela negara sesaat setelah dinyatakan lolos seleksi masuk KPK.

“Pendidikan bela negara yang kami jalani tidak main-main, ada 48 hari di Pusdikpassus (Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus) di Batujajar. Kami dididik oleh komando pasukan khusus, semua baret merah,” tutur Tri dalam diskusi daring yang disiarkan YouTube Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu, 30 Mei 2021.

Dia mengatakan, pelatihan berjalan dengan tingkat disiplin tinggi ala militer. Akses berkomunikasi dengan dunia luar diputus sementara. Telepon genggam pun disita.

“Yang kami lakukan 48 hari adalah baris-berbaris, bernyanyi lagu nasional,” katanya.

“Lalu, menerima materi antikorupsi dan wawasan kebangsaan,” katanya lagi.

Dia berkata, dirinya dan 127 teman seangkatannya merasakan dampak psikologis yang cukup berarti selama masa pengglembengan, kendati dididik dengan cara militer.

“Pertama kali saya menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai menangis, di situ. Pelatih-pelatih kami tidak mendoktrin kami. Tidak banyak berceramah soal wawasan kebangsaan tapi entah kenapa selama 48 hari itu berpengaruh pda psikologis kami,” urai dia.

Durasi pelatihan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK, kata dia, lebih panjang ketimbang pegawai sipil lain yang rata-rata digembleng dua pekan. Dia mengibaratkan, waktu pelatihan yang dialaminya bagai seorang prajurit.

Lebih lanjut, dia merasa heran dengan bobot TWK yang sama sekali tidak mencerminkan apa yang dialami saat pelatihan bela negara.

“TWK yang kami jalani di KPK itu tidak sama dengan TWK yang dijalani oleh calon ASN,” ujarnya.

Dia menjelaskan, TWK untuk pegawai KPK bukanlah TWK yang selama ini beredar di internet.

“Yang kami jalani adalah indeks moderasi bernegara, yang soalnya ada kurang lebih 200 soal dari Dinas Psikologi TNI AD. Di sana kami harus menyikapi 200 pernyataan,” katanya.

“Misal semua Cina sama saja, semua orang Jepang kejam, apakah masa lalu suram, percaya hal ghaib, hingga percaya LGBT atau tidak,” sambung dia.

Sebelumnya, KPK telah menentukan nasib 75 pegawai yang gagal lolos TWK. Sebanyak 51 pegawai di antaranya diputuskan dipecat dengan alasan sisi kebangsaan mereka sudah tidak bisa dibina lagi.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, ada tiga indikator dalam memutuskan nasib 75 pegawai KPK.

Pertama, soal kepribadian. Kedua, aspek pengaruh, baik yang bersangkutan dipengaruhi dan memengaruhi. Ketiga, aspek kesetiaan pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah (PUNP).

“Untuk yang aspek PUNP itu harga mati jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor BKN, Selasa 25 Mei 2021.

Dia berkata penilaian 51 pegawai tersebut menunjukkan ketiga aspek hasilnya negatif.

“Jadi dari sejumlah 75 orang, 51 orang itu menyangkut PUNP. Bukan hanya itu yang ke-51 itu tiga-tiganya negatif,” tuturnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.