600 Pegawai KPK Lolos TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda

LIMAPAGI – Gelombang solidaritas atas pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan belum jelas nasibnya 24 pegawai lain terus berdatangan.

Dukungan diserukan oleh ratusan para pegawai komisi antirasuah yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), dengan cara meminta pelantikan menjadi aparatur sipil negara (ASN) ditunda.

“Saya mendapat update ada (dukungan) 600 orang dari 1.274 pegawai KPK,” ucap salah seorang pegawai KPK yang tidak lolos, Tri Artining Putri dalam diskusi yang disiarkan YouTube Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu, 30 Mei 2021.

Tri berkeyakinan, aksi solidaritas akan lebih banyak lagi dari sejawatnya. Sebab, mereka bukan berpikir sebatas nasib 75 pegawai KPK, tapi lebih konsen pada menyelamatkan lembaga yang sudah berdiri sejak 2003 silam.

“Teman saya yang 1.274 ini tidak sedang membela kami si 75, tapi sedang membela nilai-nilai yang selama ini dibangun KPK, nilai integritas dan sistem yang dibangun susah payah,” katanya.

Menurutnya, setiap pegawai yang ikut menjalani TWK tahu betul bagaimana proses TWK lahir dengan cara yang menyimpang. Oleh sebab itu, mereka berusaha menyelamatkan KPK dari pihak yang ingin melemahkan.

“Saya yakin 1.352 yang ikut tes tahu benar bahwa proses TWK tidak benar. Ada praktik kesewenang-wenangan. Sedang ada pihak-pihak yang ingin menguasai KPK dengan kepentingan tertentu,” imbuhnya.

Tri mengatakan memang ada kejanggalan dalam proses perumusan TWK. Pasalnya, Ketua Komisi Antirasuah itu, Firli Bahuri, disebut-sebut sebagai pihak yang mengusulkan secara paksa TWK masuk sebagai syarat alih status ASN.

Padahal, beleid hukum yang merancang alih status itu tidak pernah sama sekali sejak awal menyebut TWK.

Beleid hukum termaktub dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Tri mengungkapkan, proses pembuatan Perkom itu pertama kali dimulai pada 27 Agustus 2020 untuk pembahasan draf. Rapat pembahasan diikuti oleh Firli, Kepala Biro SDM KPK, dan beberapa perwakilan pegawai fungsional.

Agenda perumusan berlanjut pada 25 Januari 2021 dan di saat itu lah Firli diduga memasukkan TWK dalam Perkom tersebut.

“Diduga kuat dan saya bisa pastikan narsumnya, agenda TWK pada 25 Januari (2021) pertama kali keluar dari usulan Ketua KPK Firli Bahuri,” katanya.

Firli, dikatakan Tri, getol untuk memasukkan agenda TWK hingga melakukan pendekatan langsung ke instansi negara.

“Dilanjutkan 26 Januari (2021) Firli pergi sendiri untuk meminta memasukkan klausul TWK ke kementerian-kementerian terkait,” imbuhnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.