Ketua DPP Demokrat Sudah Prediksi Pemerintah Tolak KLB Deli Serdang

LIMAPAGI – Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengaku, telah memprediksi keputusan pemerintah terkait hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), sudah menolak permohonan hasil KLB pada Rabu, 31 Maret 2021.

“Apa yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM dan itu sudah predictable saya prediksi dari awal,” tutur Didik saat dihubungi Limapagi melalui sambungan telepon pada Rabu, 30 Maret 2021.

“Saya masih yakin dan percaya sepenuhnya bahwa pemerintah akan tetap profesional karena pemerintah ini adalah sebagai pelaksana undang-undang begitu ya,” lanjutnya.

Didik menjelaskan baik dari sisi Undang-Undang Partai Politik maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017, beberapa ketentuannya sangat eksplisit terkait dengan pelaksanaan KLB sebuah partai politik termasuk permohonan pendaftaran hasil KLB .

“Nah kalau mendaftarkan kepada ketentuannya yang eksplisit itu, tidak akan mungkin pertemuan Deli Serdang, yang diklaim sebagai KLB Demokrat, bisa memenuhi syarat begitu,” tutur Didik.

Kemudian, lanjutnya, dalam perspektif legalitas dan konstitusionalitas pelaksanaan KLB Demokrat Deli Serdang merupakan kegiatan yang absurd.

“KLB Demokrat itu sangat absurd karena mereka sejak awal menganggap bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres ke-5 tahun 2020 yang sudah disahkan Menteri Hukum dan HAM dan sudah didata Demokrat dalam berita negara ini, menurut mereka adalah sesuatu yang dianggap tidak sah,” kata Didik.

Sehingga Didik mengatakan bahwa kegiatan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang ini berdasarkan kepada anggaran dasar yang bukan disahkan Menkumham. “Nah ternyata di situlah terjadi pelanggaran hukum,” kata dia.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.