Tak Lapor SPT Pajak Tahunan, Siap-siap Kena Sanksi Ini

LIMAPAGI – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2020 yang akan berakhir pada Rabu, 31 Maret 2021. Jika Wajib Pajak (WP) tidak atau telat melaporkan SPT, maka akan ada sanksi yang berlaku dikenakan terhadap WP.

Dikutip Limapagi.com, Rabu 31 Maret 2021, sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), SPT sendiri adalah surat wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Meski sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment, bila kewajiban tidak dipenuhi akan ada sanksi yang diatur di dalam perundang-undangan perpajakan. Adapun sanksi tersebut seperti yang terkandung di dalam Pasal 7, 8 dan 9 UU KUP.

Sanksi yang dimaksud dalam Pasal 7 UU KUP dijelaskan bahwa WP Orang Pribadi akan dikenakan sanksi sebesar Rp100.000, sedangkan untuk WP Badan, sanksi yang berlaku yaitu pengenaan denda senilai Rp1.000.000.

Selain itu ada pemberlakuan sanksi bunga seperti yang terdapat dalam UU KUP Pasal 8. Sesuai dengan peraturan apabila WP dengan kemauan sendiri membetulkan SPT yang telah dilaporkan sehingga menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Bunga dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Pasal 8 juga mengatur tentang WP diperiksa tapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Dalam persoalan tersebut maka WP dikenakan denda sebesat 150 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian Pasal 9 menyatakan bahwa, pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian sampai dengan tanggal pembayaran. Bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Selanjutnya adalah sanksi pidana, cara ini merupakan langkah terakhir sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana sendiri diatur dalam Pasal 39.

Dalam pasal tersebut tertulis bahwa, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.

Sanksi yang diberlakukan adalah pidana penjara paling sedikit enam bulan dan paling lama enam tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. ***

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.