JPU soal Rizieq Shihab Merasa Dikriminalisasi Bima Arya: Tak Berdasar

LIMAPAGI – Rizieq Shihab dalam eksepsinya merasa dikriminalisasi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, terkait kasus dugaan pemalsuan hasil tes swab Covid-19 di RS Ummi, Bogor.

Menanggapi eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menilai pernyataan mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu tak berdasar.

“Pernyataan itu tak berdasar dan bukan dari bagian kejahatan,” kata JPU seperti dilansir dari akun YouTube Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu, 31 Maret 2021.

Rizieq sebelumnya mengatakan, dia meminta pihak RS Ummi merahasiakan hasil pemeriksaannya. Alasannya, sebagai pasien, Ia dilindungi Undang-Undang (UU) Kesehatan.

“Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19, pasien yang terindikasi terpapar Covid-19, maka rumah sakit wajib melaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi rumah sakit online,” ucap JPU.

JPU melanjutkan, ketentuan itu juga tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/4/13/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kemudian, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor 443/308/P2P tanggal 3 September 2020 perihal Pelaporan Covid-19 di Rumah Sakit.

Sebelumnya, Rizieq merasa dikriminalisasi oleh Bima Arya. Hal itu dia ungkapkan saat membacakan eksepsinya pada Jumat, 26 Maret 2021.

“Ini semua jelas merupakan kejahatan Wali Kota Bogor (Bima Arya) bersama kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan kriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit,” kata Rizieq.

Dalam kasus ini, Rizieq Shihab didakwa menyebarkan berita bohong dan berbuat onar. Dia juga dijerat pasal berlapis.

Di antaranya, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah itu, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berikutnya, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Axel Joshua Halomoan Raja Harianja
Axel Joshua Halomoan Raja Harianja

Axel joined Limapagi.id since March 2021. Axel has duties as a reporter and assistant editor.

At Limapagi.id, Axel focuses on handling national issues, especially law issues.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.