ICW: Ada Upaya KPK Menutup Perkara Bansos Agar Tak Seret Banyak Pihak

LIMAPAGI – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, penanganan perkara suap bansos sembako Covid-19 masih menuai polemik.

“ICW beranggapan, ada upaya dari internal KPK yang ingin menutup perkara ini agar tidak merembet ke banyak pihak,” ujar Kurnia kepada Limapagi.com, Senin, 29 Maret 2021.

Kurnia menjelaskan, melandaskan pada masa penahanan yang tertuang dalam Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP, selama penyidikan dan penuntutan, penegak hukum memiliki waktu 110 hari untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan hal itu, pada awal April 2021, berkas perkara eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

“Maka dari itu, sebelum KPK melimpahkan berkas ke pengadilan, ada beberapa hal yang rasanya belum dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. Pertama, memanggil Herman Hery, Ketua Komisi III DPR sebagai saksi,” ucap Kurnia.

Kurnia menyampaikan, dalam persidangan sebelumnya, eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono mengungkapkan Herman mendapatkan satu juta paket pengadaan sembako.

Selain itu, KPK juga menggeledah kantor politikus PDIP Ihsan Yunus. Namun, lanjut Kurnia, KPK baru menggeledah kediaman orang tua Ihsan dan rumah pribadinya.

“Sedangkan ruangan kerja Ihsan sepertinya belum pernah didatangi oleh penyidik. Terakhir, melihat kondisi seperti ini, ICW menduga keras akan ada lagi nama-nama yang sengaja dihilangkan dalam surat dakwaan Juliari Batubara nanti,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam persidangan, dua politikus PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus disebut mendapat kuota untuk pengadaan bansos.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dua terdakwa penyuap Juliari Batubara dengan agenda pemeriksaan saksi, yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 8 Maret 2021.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Jubir KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya segera mendalaminya.

“Terkait keterangan saksi tersebut, tentu tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi lain yang akan dihadirkan di persidangan,” ujar Ali saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Maret 2021.

Ali menambahkan, keterangan-keterangan yang diungkapkan saksi tersebut, akan dianalisa lebih lanjut dalam surat tuntutan.

“Kami mengajak masyarakat dapat terus mengikuti dan mengawasi persidangan yang terbuka untuk umum ini,” ucap dia.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post