DPRD DKI Jakarta Nilai Penyerapan Belanja Modal BPPBJ sepanjang 2021 Rendah

LIMAPAGI - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Jakarta mengoptimalkan kinerjanya pada 2022.

Lantaran, sepanjang 2021 BPPBJ hanya merealisasikan penyerapan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 78,28 persen atau Rp6,8 triliun dari Rp8,7 triliun.

“Banyak yang tidak terserap itu pembelian tanah, karena keterlambatan lelang di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Oleh karena itu nanti kita akan panggil BPPBJ,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.

Baca Juga: Wagub DKI soal Tunjangan DPRD yang Naik Rp26,42 Miliar

Menurut politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini Komisi C akan segera memanggil BPPBJ DKI untuk melakukan evaluasi dan memberikan saran

Agar persoalan yang sama tidak kembali terulang di 2022, pihaknya akan melakukan evaluasi dan memberikan saran kepada BPPBJ DKI Jakarta. Sehingga, tidak terjadi lagi keterlambatan BPPBJ memulai tender atau lelang pengadaan lahan seperti 2021, yang penyerapan belanja modal tanahnya hanya 77,86 persen.

“Penyerapan itu semua tergantung BPPBJ karena harus ditenderkan. Nah, kalau mereka baru memulainya bulan Juli, itu tidak akan selesai. Makanya tahun ini penyerapannya kecil. Ini yang harus kita dorong, supaya jangan sampai seperti ini lagi," ujar dia.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Ajak Masyarakat Tanam, Rawat, dan Jaga Pohon

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengakui memang rendahnya penyerapan karena belanja modal tanah karena keterbatasan waktu dalam pengadaan pembebasan lahan.

“Memang belum optimalnya serapan belanja modal karena keterbatasan waktu untuk pembebasan tanah di Dinas SDA dan Dinas Pertamanan Kehutanan,” ucapnya.

Edi juga menjelaskan pendapatan terealisasi 101 persen atau sebesar Rp65,9 triliun yang terdiri dari Pendaptan Asli Daerah Rp41,8 triliun, Pendapatan Transfer Rp22,6 triliun, Pendapatan Lain-lain yang sah Rp1,4 triliun.

Lalu untuk belanja terealisasi 88,59 persen atau Rp62 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp54 triliun, belanja modal Rp6,8 triliun, belanja tak terduga Rp700 miliar, dan belanja transfer Rp387 miliar.

Baca Juga: DPRD DKI Pastikan Pinjaman Ancol Rp1,2 T Bukan untuk Formula E

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terealisasi 81,1 persen atau Rp11,9 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi 63,5 persen atau Rp6,2 triliun.

Kinerja BPPBJ menjadi sorotan dalam rapat evaluasi penggunaan APBD 2021 yang dilakukan DPRD DKI Jakarta bersama BPKD. Sebab, sepanjang 2021 BPPBJ hanya berhasil merealisasikan penyerapan belanja modal sebesar 78,28 persen atau Rp6,8 triliun dari Rp8,7 triliun.

KABAR LAINNYA