Kritik ke Jokowi Dipersoalkan, Lokataru Singgung Rektor UI Komisaris BUMN

LIMAPAGI - Manajer Program Lokataru Foundation Mirza Fahmi menilai ada konflik kepentingan menyusul dipersoalkannya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI)&mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan julukan 'The King of Lip Service' alias Raja Pembual.&

Dugaan Mirza berlandasan pada status Ari Kuncoro yang merangkap jabatan sebagai Rektor UI sekaligus Komisaris Bank BRI.

"Rektor UI juga ternyata jabatannya rangkap sebagai Komisaris BUMN, ya wajar apabila kemudian disinyalir ada kepentingan lain yang terlibat di situ," kata Mirza kepada Limapagi, Senin malam, 28 Juni 2021.

Menurutnya, tindakan Ari sebagai komisaris BUMN selayaknya abdi negara. Ketika pihak pemerintah dikritik, kata Mirza, maka dikonternya.

“Kondisi rektornya yang rangkap jabatan itu menunjukkan bahwa rektorat UI sedari awal sudah compromised, layak diragukan independensinya dalam memimpin institusi pendidikan,” ujarnya.

Namun, kata dia, patut disayangkan justru mahasiswanya yang menjadi korban. "Akhirnya, mahasiswa yang mau mengekspresikan kegelisahannya terhadap tata kelola pemerintahan sekarang yang jadi korban," ucap Mirza.

Mirza kemudian menyorot pernyataan Rektorat UI yang menegaskan Presiden adalah simbol negara sehingga BEM UI dianggap menyalahi aturan lantaran memasang meme bergambar Jokowi dalam kritik 'King of Lip Service' di media sosial.

Menurut Mirza, alasan tersebut 'ngawur' karena tertera dengan jelas dalam konstitusi, yaitu UUD 1945, utamanya Pasal 35 hingga 36A, disebutkan lambang negara adalah Garuda dan semboyan yang terdapat di dalamnya, Bhineka Tunggal Ika.&

Sedangkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 melekat penjelasan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan sebagai simbol negara. Lebih jauh, Mirza mengatakan dalam Statuta UI juga mengatur larangan Rektor dan Wakil Rektor merangkap jabatan.

Atas dasar itu, kata dia, tidak ada landasannya Rektorat mencampuri urusan mahasiswanya dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi.&

"Dalil (presiden simbol negara) yang dipakai ngawur, itu juga melanggar pasal-pasal kebebasan berpendapat, dari mulai Kovenan Hak sipil dan politik (UU No. 12/2005), UU HAM 1999, sampai konstitusi. Bahkan mungkin di tingkatan yang lebih kecil juga melanggar statuta UI itu sendiri," tuturnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post