Kapolri Sebut Pinjol Ilegal Rugikan Masyarakat, Desak Jajaran Tindak Tegas

LIMAPAGI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian menindak tegas penyelenggara pinjaman online (pinjol) ilegal.

Menurut Sigit, hal ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan pinjol.

"Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya dikutip Limapagi.id, Rabu, 13 Oktober 2021.

Baca Juga: Banyak Penipuan Pinjol, Jokowi Minta OJK Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat

Sigit menyampaikan, pelaku kejahatan pinjol kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur. Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu penyebab banyaknya korban pinjol.

"Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Sigit.

Di tengah pandemi Covid-19, penyelenggara pinjol, kata Sigit, juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak. Alhasil, warga banyak yang tergiur menggunakan jasa pinjol ilegal.

Sigit menilai, pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat. Hal ini karena, data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar atau pun tidak bisa melunasi pinjamannya.

"Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," ucap eks Kapolda Banten ini.

Listyo mengatakan, dari segi Pre-Emtif, seluruh jajarannya harus aktif mengedukasi, sosialisasi, serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya pinjol ilegal. Kemudian, mendorong kementerian atau lembaga untuk memperbaharui regulasi pinjol.

Baca Juga: Cermati Baik-baik! Hanya 107 Pinjol Terdaftar dan Punya Izin OJK, Ini Daftarnya

Selanjutnya, di sisi Preventif, Sigit meminta jajarannya melakukan patroli siber di media sosial. Kemudian, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga untuk membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

"Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordijasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara," tutur Sigit.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri menerima 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal. Dari jumlah itu, 91 laporan telah selesai, 278 laporan proses penyelidikan, dan tiga laporan dalam tahap penyidikan.

Axel Joshua Halomoan Raja Harianja
Axel Joshua Halomoan Raja Harianja

Axel joined Limapagi.id since March 2021. Axel has duties as a reporter and assistant editor.

At Limapagi.id, Axel focuses on handling national issues, especially law issues.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.