DPR Minta Jokowi Tegur Bahlil Lahadalia soal Pernyataan Pilpres 2024 Ditunda

LIMAPAGI - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim para pengusaha berharap Pilpres 2024 ditunda. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta Presiden Jokowi menegur Bahlil.

"Teguran ini penting diberikan Presiden, agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektifitas kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Januari 2022.

Baca Juga: Alasan Jokowi Setop Ekspor Bahan Mentah: Ingin Buang Warisan Zaman VOC

Luqman menilai Bahlil tidak paham konstitusi negara dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 lantaran contoh yang diberikan merujuk kepada praktik pemilihan umum saat Orde Lama dan Orde Baru.

Dia meminta Bahlil membaca Pasal 7 UUD 1945 yang menegaskan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

Termasuk Pasal 6A UUD 1945 yang menyebut presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara berpasangan melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 22E UUD 1945 yang jelas menyatakan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun.

"Penting juga ditegaskan bahwa di dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden-wakil presiden diperpanjang masa jabatannya," ujar Luqman.

Baca Juga: Jokowi di HUT PDIP: Bu Megawati, Dana Desa Terus Naik dari Rp21T Jadi Rp72T

Politikus PKB itu menilai Bahlil tidak masuk akal dan mengada-ada memakai alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden.

"Penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden atau wakil presiden, justru bisa menjadi pemicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi," terangnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rata-rata pengusaha memiliki keinginan agar penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Bahlil beralasan dunia usaha baru saja merangkak keluar dari keterpurukan akibat dihantam pandemi Covid-19 agar tidak dibebani dahulu dengan persoalan politik.

KABAR LAINNYA