Pelemahan KPK Memicu Pembungkaman Kebebasan Berpendapat

LIMAPAGI - Sejumlah elemen mahasiswa bersama gerakan #BersihkanIndonesia menggelar aksi dengan nama pekan melawan atau #PekanMelawan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Senin 28 Juni 2021.

Mereka menilai banyak kasus korupsi mangkrak ditengari melibatkan aktor utama di partai politik. Kasus korupsi itu membentang dari sektor pertambangan (minerba), kehutanan dan sumberdaya alam, suap di KPK, hingga bantuan sosial Covid-19 Jabodetabek, dan ekspor benur.

"Represi di zaman Presiden Jokowi semakin merajalela bahkan di tengah pandemi Covid-19 yang mencekik rakyat. Puncak represi itu justru dilakukan pada KPK yang merupakan amanah reformasi dengan merevisi undang-undangnya dan memecat puluhan penyidik," ujar perwakilan #BersihkanIndonesia dari WALHI Nasional, Wahyu Perdana, dalam keterangan tertulis, Senin 28 Juni 2021.

Kasus-kasus yang disebut mangkrak itu, kata Wahyu, akibat dari upaya pelemahan KPK. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah diingatkan akan hal ini tetapi tak diidahkan hingga akhirnya terjadi kemunduran KPK tersebut.

"Pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019, ketika Revisi UU KPK disahkan," tutur dia.

Dia menuturkan, revisi UU KPK tersebut tetap disahkan meski diiringi sejumlah aksi penolakan massif di berbagai daerah. Ditambah lagi, kata dia, Firli Bahuri diangkat sebagai Ketua KPK yang nyatanya pernah melanggar kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

"Upaya pelemahan KPK ini, akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi di negeri ini. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktek state capture corruption," ujarnya.

Wahyu menilai pelemahan KPK juga akan berdampak pada hak individu warga negara. Misalnya hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan kebebasan berpendapat.

"Tahun lalu Firli mengirim surat ke presiden untuk mengeluarkan limbah FABA batubara dari kategori B3, pada saat yang sama, kasus korupsi bansos menggantung," tuturnya.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Indonesia Leon Alvinda Putra menjelaskan hasi survei dari Lembaga Indikator Politik terkait meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil dalam menyatakan pendapat. Dalam survei itu, masyarakat setuju dan sangat setuju saat ini warga makin takut untuk menyuarakan pendapat. Hal itu, kata dia, sesuai dengan realita terkini.

"Bahkan kini kebebasan berpendapat di kampus kerap diberangus. Pola-pola seperti ini tidak boleh dibiarkan, pembungkaman berekspresi tidak boleh mendapatkan tempat di negara demokrasi. Pembungkaman ekspresi yang terjadi di kampus-kampus, sosial media, hingga demonstrasi adalah bentuk penurunan kualitas demokrasi," ujar dia.

Dia menambahkan, pembungkaman ekspresi yang terjadi di kampus-kampus, sosial media, hingga demonstrasi adalah bentuk penurunan kualitas demokrasi. "Jika negara tidak kunjung memperbaiki, maka hanya ada satu kata, lawan!," tegas Leon.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post