Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Jadi Tersangka Korupsi Pembelian Gas Bumi

LIMAPAGI - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini memeriksa eks Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin terkait kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel tahun anggaran 2010-2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, setelah diperiksa, Alex Noerdin langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan hari ini, menaikkan status dari saksi ke tersangka atas nama AN (Alex Noerdin) selaku mantan Gubernur Sulsel," kata Leonard di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 16 September 2021.

Baca Juga: Dugaan Korupsi, Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Diperiksa Kejagung

Selain Alex, Kejagung juga menetapkan eks Komisaris Utama PT PDPDE Muddai Madang menjadi tersangka. Keduanya pun langsung ditahan penyidik Kejagung. Alex ditahan di Rutan Kelas I Cipinang cabang KPK, sedangkan Muddai Madang di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Sebelumnya, tim penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka kasus ini pada Rabu, 8 September 2021. Mereka adalah, Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 berinisial CISS dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 yang juga merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas 2009 dan 2014 berinisial AYH.

Awal Mula Kasus

Leonard mengatakan, pada 2018 Pemprov Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari dari J.O.B PT Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil and Gas Ltd, dan Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD.

Hal ini berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) dan juga permintaan Gubernur Sumsel. Berdasarkan keputusan Kepala BP Migas tersebut, yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara adalah BUMD Provinsi Sumsel, yakni PDPDE Sumsel.

Akan tetapi, dengan dalih tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN.

"Bahwa akibat dari penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang menurut dihitung oleh ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah sebesar USD 30.194.452," ungkap Leonard lewat keterangan tertulisnya.

Berdasarkan kurs rupiah saat ini, USD 30.194.452 setara Rp430.307.174.342. Kerugian itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

"Dan sebesar USD 63.750 dan Rp2.131.250.000 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel," katanya.

Dalam kasus ini, peran CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN. Sedangkan AYH, adalah Direktur PT DKLN sejak 2009 dan juga merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan 2014.

"Tersangka AYH pada saat yang sama merangkap jabatan sebagai Direktur DKLN dan Direktur PDPDE Sumsel," ucap Leonard.

Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi Masjid, Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Diperiksa di Kejagung

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal primer, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 3 Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Axel Joshua Halomoan Raja Harianja
Axel Joshua Halomoan Raja Harianja

Axel joined Limapagi.id since March 2021. Axel has duties as a reporter and assistant editor.

At Limapagi.id, Axel focuses on handling national issues, especially law issues.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.